PADANG – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027 di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, pada Selasa (31/3/2026).
Kegiatan yang menjadi agenda tahunan ini dipandang sebagai forum strategis untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Padang ke depan. Musrenbang kali ini tidak hanya melibatkan unsur perangkat daerah, tetapi juga turut menghadirkan perwakilan DPRD serta berbagai elemen masyarakat untuk memastikan rencana pembangunan yang disusun bersifat inklusif dan solutif.
Dalam forum tersebut, ditekankan bahwa penyusunan RKPD 2027 harus mampu menjawab tantangan nyata di lapangan. Fokus utama diarahkan pada keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
"Musrenbang ini adalah instrumen penting bagi kita untuk menyelaraskan usulan dari tingkat bawah hingga ke tingkat kebijakan. Kita tidak ingin pembangunan hanya bersifat seremonial, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik," ujar perwakilan pemerintah dalam forum tersebut.
Sebagai bentuk pengawasan publik, forum ini menjadi krusial untuk memantau bagaimana setiap usulan proyek diprioritaskan. Mengingat pentingnya akuntabilitas dalam proyek-proyek strategis, seperti yang terlihat pada progres pembangunan infrastruktur air dan konektivitas jalan di Padang, para pemangku kepentingan didorong untuk melakukan pengawalan ketat sejak fase perencanaan.
Kehadiran berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat menjadi kontrol sosial, memastikan bahwa anggaran yang direncanakan untuk tahun 2027 nanti benar-benar menyentuh sektor-sektor vital dan menghindari tumpang tindih program.
Forum Musrenbang ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya visioner, namun juga memiliki basis data yang akurat. Dengan pelibatan partisipasi publik yang aktif, Pemko Padang berupaya meminimalisir kendala yang sering terjadi di fase pelaksanaan, seperti keterlambatan pengerjaan proyek yang sempat mewarnai dinamika pembangunan di periode sebelumnya.
Seluruh pihak yang hadir berkomitmen untuk mengawal jalannya proses ini hingga penetapan RKPD, demi mewujudkan Kota Padang yang lebih baik, transparan, dan berdaya saing. (And)
