Pesta demokrasi yang seharusnya menjadi ajang seleksi pemimpin dan wakil rakyat yang berintegritas kerap kali mencederai akal sehat publik. Alih-alih menghadirkan gagasan besar dan rencana kerja yang terukur, panggung politik sering kali dijejali oleh retorika kosong dan janji-janji manis yang mudah diucapkan, namun mustahil diwujudkan. Fenomena sebagian wakil rakyat yang hanya sekadar bisa berjanji atau yang populer disebut sebagai gaya "omon-omon" sudah seharusnya diakhiri.
Kepercayaan publik bukanlah cek kosong yang bisa dicairkan setiap lima tahun sekali tanpa pertanggungjawaban. Selama ini, konstituen kerap disuguhi bujuk rayu kampanye yang memukau, namun berujung pada kekecewaan mendalam ketika para figur terpilih duduk di kursi legislatif. Suara rakyat yang dititipkan di parlemen seakan kehilangan esensinya, berubah fungsi sekadar menjadi tangga kekuasaan tanpa ada keberpihakan nyata terhadap persoalan yang mendera masyarakat di akar rumput.
Sudah saatnya orientasi politik kita bergeser dari kuantitas retorika menuju kualitas kerja nyata.
1. Evaluasi Berbasis Rekam Jejak
Pemilih tidak boleh lagi mudah terbuai oleh pencitraan sesaat. Ukuran kelayakan seorang calon wakil rakyat harus dikembalikan pada rekam jejak (track record), apa yang telah mereka perbuat, seberapa konsisten mereka memperjuangkan kepentingan publik, dan sejauh mana integritas mereka teruji sebelum mengenakan lari kelayakan jabatan.
2. Akuntabilitas Pasca-Pemilu
Kritik terhadap budaya "omon-omon" juga menuntut terbangunnya budaya kontrol sosial yang ketat. Anggota dewan yang telah diberi mandat wajib hukumnya untuk diawasi kinerja legislasi, penganggaran, dan pengawasannya. Janji kampanye bukan sekadar angin lalu, melainkan kontrak moral dan politik yang harus ditagih realisasinya.
3. Kesadaran Politik Pemilih
Perubahan besar di parlemen tidak akan pernah terjadi jika pemilih tetap terjebak dalam pragmatisme jangka pendek. Edukasi politik dan literasi pemilih menjadi kunci utama agar masyarakat semakin cerdas membedakan mana figur yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan mana yang hanya pandai bersilat lidah demi kepentingan golongan.
Kedepannya, pintu gerbang lembaga perwakilan rakyat harus ditutup rapat bagi figur-figur yang miskin gagasan namun kaya janji. Demokrasi yang matang menuntut pemilih yang kritis dan politisi yang akuntabel. Jika wakil rakyat gagal menghadirkan perubahan dan hanya bisa beretorika, maka pemilih memiliki mandat penuh untuk menghukum mereka di bilik suara berikutnya, jangan lagi dipilih.
Padang, 28 September 2026
Oleh: Andarizal
