Efisiensi anggaran, sebuah konsep yang mulia, seharusnya menjadi fondasi dalam membangun negara yang kuat dan adil. Namun, dalam praktiknya, efisiensi anggaran seringkali disalahgunakan, menjadi tameng untuk menutupi ketidakbecusan dan bahkan korupsi.

Saya berpendapat bahwa efisiensi anggaran tidak boleh hanya dilihat dari angka-angka penghematan semata. Lebih dari itu, efisiensi harus diukur dari dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penghematan anggaran yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan kualitas pelayanan publik, justru akan merugikan rakyat.

Kita sering mendengar dalih efisiensi ketika proyek-proyek infrastruktur mangkrak atau pelayanan publik menurun. "Kami telah memangkas anggaran demi menghemat keuangan negara," kata para pejabat. Namun, di balik itu, seringkali tersembunyi praktik-praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Media massa juga harus diberi ruang untuk menginvestigasi potensi penyelewengan anggaran.

Selain itu, efisiensi anggaran harus diprioritaskan pada program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Jangan sampai efisiensi anggaran justru memperlebar kesenjangan sosial dan merugikan kelompok masyarakat yang rentan.

Saya percaya bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan dengan benar akan membawa manfaat besar bagi negara dan rakyat. Namun, jika disalahgunakan, efisiensi anggaran hanya akan menjadi topeng kemunafikan yang menutupi kebobrokan tata kelola keuangan negara.

Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengawal efisiensi anggaran agar benar-benar menjadi pilar kesejahteraan, bukan alat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Padang, 23 Maret 2025

Penulis: Andarizal, KJI (Kolaborasi Jurnalis Indonesia)