PADANG, SUMATERA BARAT - 28 JULI 2025 – Kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ke Sumatera Barat baru-baru ini menyita perhatian, khususnya terkait audit yang dilakukan terhadap Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang. Namun, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang, Naryo Widodo, angkat bicara memberikan klarifikasi terkait kunjungan tersebut.
Menurut Naryo, audit yang dilakukan BPK RI bukanlah hal yang luar biasa atau menargetkan BWS V Padang secara spesifik. "Enggak ada, Bang. Semua dilakukan pemeriksaan rutin seluruh Indonesia," ujar Naryo dengan santai, menepis spekulasi yang mungkin timbul dari pemberitaan viral sebelumnya. Pernyataannya ini mengindikasikan bahwa kunjungan BPK RI adalah bagian dari siklus pemeriksaan tahunan yang memang rutin dilaksanakan di berbagai instansi pemerintahan di seluruh pelosok negeri.
Naryo juga menambahkan detail mengenai dimulainya proses audit. "Barusan entry meeting hadir 700-an peserta BBWS, BWS, Cipta Karya, BP2JK, BPJN, dan lain-lain," ungkapnya. Fakta ini semakin memperkuat argumen bahwa audit yang sedang berlangsung adalah pemeriksaan berskala besar yang melibatkan banyak balai dan satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bukan hanya fokus pada BWS V Padang semata. Kehadiran ratusan peserta dari berbagai unit kerja menunjukkan kompleksitas dan cakupan luas dari audit ini, yang memang bertujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Sebelumnya, berdasarkan pemberitaan yang sempat viral, beredar kabar bahwa BPK RI datang ke Sumatera Barat secara khusus untuk mengaudit BWS V Padang. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat. Namun, dengan penjelasan langsung dari Naryo Widodo, kekhawatiran tersebut dapat sedikit mereda. Audit ini tampaknya adalah bagian integral dari upaya BPK RI untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran negara di seluruh Indonesia, dan BWS V Padang hanyalah salah satu dari sekian banyak entitas yang menjadi sasaran pemeriksaan rutin ini.
Kunjungan BPK RI, terlepas dari konteksnya, selalu menjadi pengingat penting akan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemeriksaan rutin adalah mekanisme krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat. (And)
