PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang secara resmi mengakhiri rangkaian pemeriksaan lapangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini ditandai dengan digelarnya *Exit Meeting* bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota, Rabu (6/5/2026).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, memberikan apresiasi tinggi kepada tim audit BPK yang telah bekerja intensif selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya, audit ini bukan sekadar rutinitas, melainkan instrumen vital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
"Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan semangat **Padang Amanah**," tegas Fadly.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merespons dan menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan oleh tim pemeriksa. Hal ini dilakukan agar seluruh proses administratif selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.
Fadly Amran menyatakan optimismenya bahwa Kota Padang akan kembali mempertahankan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk LKPD 2025.
"Jika terwujud, capaian ini akan menjadi raihan WTP ke-13 secara total, sekaligus menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014," ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Inspektur Kota Padang, Sonny Budaya Putra, serta sejumlah kepala OPD terkait yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumbar, Dedi Efendi, mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh jajaran Pemko Padang selama masa pemeriksaan. Ia menekankan bahwa pihaknya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan laporan sebelum masuk ke tahap final.
Pertemuan ini menjadi langkah penting bagi Kota Padang untuk memastikan kualitas laporan keuangan tetap berada di standar tertinggi, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. (Moody)
