Penantian panjang masyarakat Kampung Bintungan dan Limau Sundai, Nagari Pelangai Gadang, Kabupaten Pesisir Selatan, akhirnya membuahkan hasil. Pembangunan Jembatan Gantung Bintungan resmi dimulai sejak peletakan batu pertama pada awal Agustus 2026. Infrastruktur vital sepanjang 90 meter ini hadir untuk menggantikan jembatan lama yang hancur diterjang banjir, memulihkan kembali akses ekonomi, pertanian, hingga jalur pendidikan anak-anak sekolah yang sempat terputus.
Proyek yang didanai melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) ini menelan anggaran sebesar Rp4,72 miliar (Rp4.728.956.107) di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Pesisir Selatan. Berdasarkan dokumen kontrak bernomor 54/BM/KOM-DU/PUTR-PS/VII/2026, pengerjaan fisik dipercayakan kepada kontraktor pelaksana CV Arifan dengan target waktu 150 hari kalender hingga 31 Desember 2026.
Namun, pertanyaan besar mengemuka mengenai sejauh mana progres pengerjaan di lapangan. Saat dikonfirmasi media melalui WhatsApp mengenai capaian fisik serta kendala yang dihadapi, pihak kontraktor pelaksana (CV Arifan), inisial Jon, memberikan jawaban ringkas. "Baru mulai, Pak," ujarnya singkat.
Pengakuan tersebut seketika menempatkan CV Arifan dalam posisi yang harus berpacu dengan waktu. Jawaban jujur ini sekaligus membuka ruang sorotan kritis, sejauh mana kesiapan manajemen proyek dalam mengejar tenggat waktu yang kian menghimpit, tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas dan mutu konstruksi.
Tantangan yang dihadapi rekanan di lapangan sama sekali tidak ringan. Kondisi geografis lokasi pembangunan di Ranah Pesisir terbilang rawan. Wilayah ini kerap diintai cuaca ekstrem, curah hujan tinggi, serta ancaman banjir susulan yang sewaktu-waktu dapat memicu keterlambatan atau merusak pekerjaan fisik yang tengah berjalan.
Tidak hanya faktor alam, dinamika non-teknis di lapangan juga berpotensi menjadi kerikil dalam sepatu. Mulai dari pembebasan lahan, pelibatan tenaga kerja dan material lokal, hingga urusan pampasan adat bersama ninik mamak serta tokoh masyarakat setempat. Jika tidak dikelola secara transparan dan komunikatif, potensi benturan sosial ini dapat menghambat ritme kerja kontraktor yang sudah terdesak waktu.
Sinergi tiga pilar Dinas PUTR, konsultan pengawas, dan CV Arifan.menjadi kunci mutlak. Kontraktor pelaksana dituntut tidak sekadar mengejar target pengerjaan per 31 Desember 2026, tetapi juga wajib menjaga kualitas bangunan sesuai standar teknis keselamatan. Jembatan gantung ini merupakan fasilitas umum berisiko tinggi; praktik "kejar tayang" yang mengabaikan mutu material demi mengejar profit atau mengejar waktu adalah hal yang pantang terjadi.
Masyarakat menaruh harapan besar pada proyek ini. Profesionalisme kontraktor dan ketegasan pengawasan dari Dinas PUTR Pesisir Selatan akan menentukan apakah anggaran Rp4,72 miliar ini benar-benar menjelma menjadi infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan, atau justru menjadi penyesalan baru di kemudian hari.
Bagi warga Bintungan dan Limau Sundai, jembatan ini bukan sekadar susunan baja dan bentangan kabel pemikat. Ia adalah napas kehidupan yang kembali ditiupkan. Di atas bilah-bilah papan yang kelak terpasang, ada tawa anak-anak sekolah yang tak perlu lagi bertaruh nyawa menyeberangi derasnya arus sungai, serta peluh para petani yang kembali bersemangat mengangkut hasil bumi tanpa dibayangi cemas.
Uang negara yang dialokasikan mungkin bernilai miliaran, tetapi rasa aman dan pengharapan masyarakat yang bergantung di atasnya tak ternilai harganya. Menuntaskan proyek ini tepat waktu dan dengan kualitas terbaik bukan lagi sebatas pemenuhan kewajiban kontrak, melainkan wujud nyata penghormatan atas hak warga untuk hidup sejahtera dan terhubung dengan masa depan yang lebih baik.
Padang, 21 Agustus 2026
Oleh: Andarizal
