Musim politik selalu datang membawa gelombang retorika yang memukau. Panggung-panggung kampanye mendadak riuh oleh sorak-sorai, baliho bertebaran di setiap sudut jalan dengan senyum termanis para kandidat, dan udara seakan dipenuhi oleh aroma harapan kosong. Di saat-saat seperti inilah telinga masyarakat disuguhi alunan simfoni paling merdu di dunia, janji-janji manis politik.
Mulai dari janji pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja dalam jumlah masif, pengentasan kemiskinan instan, hingga layanan kesehatan dan pendidikan yang sepenuhnya gratis. Kalimat-kalimat tersebut dirangkai sedemikian rupa untuk menyihir nalar, meredam amarah rakyat atas realitas yang sulit, dan mencuri suara demi sebuah kursi kekuasaan.
Namun, sejarah dan pengalaman panjang telah mengajarkan kita sebuah pelajaran mahal, janji politik seringkali bernilai sangat murah setelah pemilu usai.
"Politik kerap menjadi seni menghadirkan harapan di masa kampanye, dan seni melupakan harapan tersebut di ruang-ruang kekuasaan."
Mengapa Kita Harus Bersikap Skeptis?
Sikap skeptis bukanlah bentuk keputusasaan terhadap negara, melainkan wujud pertahanan diri dan akal sehat warga negara. Ada beberapa alasan mendasar mengapa kita tidak boleh begitu saja menelan mentah-mentah janji manis para politisi:
• Retorika Tanpa Anggaran: Seringkali janji yang diobral tidak didukung oleh kalkulasi fiskal yang matang atau rencana strategis yang rasional. Janji tinggal janji, berakhir sebagai angin lalu dengan alasan "keterbatasan anggaran" atau "kondisi ekonomi global yang tidak mendukung."
• Transaksional, Bukan Ideologis: Banyak kampanye dibangun di atas dasar popularitas dan pencitraan instan, bukan atas dasar gagasan mendalam atau rekam jejak yang teruji. Ketika fondasinya transaksional, loyalitas kepada rakyat pun mudah luntur setelah tujuan tercapai.
• Amoralitas Kekuasaan: Kekuasaan memiliki kecenderungan untuk membuai mereka yang memegangnya. Perhatian yang mulanya tertuju pada penderitaan rakyat perlahan bergeser pada upaya melanggengkan kekuasaan dan kelompok oligarki di sekitarnya.
Cerminan Budaya: Antara Manyuruak Alang Badabiah dan Mentalitas Pedagang
Jika ditarik dalam kearifan lokal Minangkabau, fenomena politisi pengobral janji ini mengingatkan kita pada kritik tajam terhadap karakter yang menyimpang dari filosofi adat. Orang Minang sejak kecil dididik dengan falsafah “nan kuriak kundi, nan merah sago, nan baiq budi, nan indah baso” bahwa ketulusan budi dan keindahan tutur kata harus sejalan dengan perbuatan nyata.
Namun, yang kerap kita saksikan dari para pedagang janji di panggung politik justru mirip dengan tabiat buruk yang dicela dalam pepatah, "muluik manih pokrol bambu, kapa barangkek mualim hilangkan" atau mereka yang pandai bersilat lidah saat mencari dukungan, namun lari dari tanggung jawab saat amanah diemban. Mereka menjelma menjadi pedagang kekuasaan yang memperjualbelikan pengaruh, lupa bahwa kepemimpinan di Minangkabau sejatinya adalah sebuah pengabdian berat, bukan komoditas dagang.
Dalam tradisi musyawarah, pemimpin diposisikan sebagai “tungku treso” atau tempat bertumpu yang kokoh, bukan sebagai angin lalu yang menebar janji kosong. Kepemimpinan dipegang oleh mereka yang memegang teguh prinsip “ka bukit sama mendaki, ka lurah sama menurun” hadir membersamai rakyat dalam susah maupun senang, bukan sekadar mendatangi rakyat saat butuh suara.
Penutup: Menagih, Bukan Menunggu
Kesadaran politik yang matang tidak berhenti pada sikap apatis atau sekadar menolak untuk percaya. Skeptisisme hanyalah pintu gerbang, langkah berikutnya yang jauh lebih penting adalah partisipasi aktif dan kontrol sosial yang konsisten.
Kita tidak boleh lagi menjadi warga negara yang pasif yang hanya hadir di bilik suara setiap beberapa tahun sekali, lalu menyerahkan nasib begitu saja kepada mereka yang terpilih. Demokrasi yang sehat menuntut keterlibatan warga secara terus-menerus, mulai dari mengawal kebijakan publik, mengkritisi produk hukum yang cacat, hingga menolak segala bentuk kompromi kotor di balik meja kekuasaan.
Ingatlah, politisi bukanlah dermawan yang sedang berbaik hati membagikan kesejahteraan, melainkan pelayan publik yang digaji dari keringat dan pajak rakyat. Sudah sepatutnya pelayan dituntut bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab penuh atas setiap mandat yang diemban.
Maka, mulai hari ini, mari ganti budaya menadahkan tangan penuh harap dengan budaya menagih janji penuh tuntutan. Sebab perubahan besar tidak pernah lahir dari manisnya bibir para penguasa, melainkan dari keteguhan nalar dan ketajaman pengawasan rakyat yang menolak untuk dibodohi.
Tepat di momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, mari kita jadikan semangat 17 Agustus sebagai momentum refleksi mendalam. Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar terbebasnya bangsa dari belenggu penjajahan fisik bangsa asing, melainkan kebebasan rakyat dari cengkeraman oligarki, kebohongan struktural, dan tipu muslihat para pengobral janji. Dirgahayu Republik Indonesia, saatnya rakyat bangkit menagih kedaulatan yang seutuhnya!
Padang, 14 Augustus 2026
Oleh: Andarizal
