PADANG - 14 MEI 2025 — Di tengah denyut nadi reformasi birokrasi yang kian dipercepat, sebuah langkah sinergis diambil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hari itu, Aula Kantor Gubernur menjadi saksi bisu pertemuan krusial yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus tajam pada peningkatan mutu layanan publik, khususnya di sektor perizinan dan non-perizinan.

Tak ketinggalan dalam momen vital ini adalah Dr. Ir. Era Sukma Munaf, S.T., M.M., MT, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, yang hadir bersama tim teknisnya. Kehadiran ini bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan komitmen kuat instansi yang dipimpinnya dalam merajut benang merah kemudahan berusaha dan transparansi pelayanan.

Pertemuan ini berdenyut seiring dengan semangat yang diamanatkan oleh payung hukum terbaru, yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan regulasi turunannya, PP Nomor 5 Tahun 2021. Kedua instrumen hukum ini menjadi landasan pijak dalam mengimplementasikan sistem pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sorotan utama tertuju pada pemanfaatan platform digital terintegrasi, yaitu sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi lokal yang menjadi kebanggaan, SIP Sakato. Integrasi kedua sistem ini digadang-gadang sebagai kunci untuk membuka gerbang layanan yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga transparan dan akuntabel, memangkas birokrasi yang berbelit dan menumbuhkan kepercayaan publik.

Rangkaian agenda pertemuan pada hari itu dirancang untuk meneguhkan komitmen bersama. Dimulai dengan prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan, yang menjadi simbol pengukuhan tim garda terdepan dalam proses ini. Suasana kian khidmat saat dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas, sebuah ikrar moral untuk menjalankan tugas dengan penuh kejujuran dan dedikasi. Puncak dari rangkaian acara ini ditandai dengan penandatanganan Maklumat Pelayanan Publik oleh pucuk pimpinan daerah, Gubernur Sumatera Barat, sebuah deklarasi resmi mengenai standar dan janji pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Dinas BMCKTR, partisipasi aktif dalam forum ini adalah perwujudan nyata dari visi untuk menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang kondusif di Sumatera Barat. Kepala Dinas Era Sukma Munaf dalam kesempatan tersebut kembali menegaskan dukungannya yang penuh terhadap setiap upaya penguatan sistem layanan publik yang berlandaskan integritas. Beliau percaya, dengan streamline proses perizinan dan adopsi teknologi, Sumatera Barat akan semakin menarik bagi para investor dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warganya. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik tolak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. (And)