Angin Mamiri yang berhembus kencang di sudut-sudut kota dan kabupaten di Sumatera Barat belakangan ini membawa aroma yang kurang sedap. Bukan sekadar debu jalanan, melainkan kabar kegelisahan yang memadati meja-meja warung kopi. Di sana, di antara kepulan asap rokok dan aroma kafein pagi, warga mulai mempertanyakan satu hal mendasar. Apakah pemimpin mereka terpilih untuk membangun daerah, atau sekadar menjadi "konten kreator" berseragam dinas?
Fenomena "pejabat konten" ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Walikota dan Bupati terpilih, yang seharusnya sibuk membedah persoalan pelik kemiskinan dan infrastruktur, justru terlihat lebih sibuk mengatur sudut kamera (camera angle). Dari Fesbukers, Instagram, hingga TikTok, lini masa publik dijejali dengan potongan video yang tak jelas ujung pangkalnya.
Ada kesan kuat bahwa para pemegang singgasana di Ranah Minang ini sedang mengidap "amnesia jabatan". Mereka seolah lupa bahwa mandat yang mereka emban memiliki batas waktu, ada jeda yang pasti akan memutus kekuasaan itu. Namun, narasi digital yang mereka bangun justru mempertontonkan keangkuhan, sebuah parade kegiatan seremonial yang minim substansi namun tinggi biaya produksi.
Lokasi kegiatan yang berpindah-pindah tanpa kejelasan output, serta tanggal kegiatan yang seringkali kabur, menunjukkan bahwa yang dikejar hanyalah eksistensi, bukan efisiensi. Dalam filosofi Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, kepantasan (patut jo mungkin) adalah kompas utama. Lantas, pantaskah seorang pemimpin asyik bersolek di media sosial sementara persoalan riil warga di pasar-pasar tradisional dan pelosok desa luput dari sentuhan kebijakan yang nyata?
Masyarakat Sumatera Barat dikenal sebagai pemilih yang cerdas dan kritis. Mereka bisa membedakan mana kerja nyata dan mana kerja kamera. Riuhnya perbincangan di warung kopi adalah sinyal peringatan dini (early warning). Rakyat mulai jengah melihat pemimpinnya lebih piawai mengikuti trending audio di TikTok ketimbang mendengarkan "suara sumbang" dari warga yang kesulitan akses air bersih atau jalan yang rusak parah, dan susahnya anak-anak kita mencari kerja.
Pencitraan memang bagian dari komunikasi politik, namun jika ia menjadi tujuan utama, maka pemerintahan telah berubah menjadi panggung sandiwara. Pejabat publik bukan artis yang dibayar untuk tampil memukau, melainkan pelayan yang digaji untuk memecahkan masalah.
Sudah saatnya para penguasa daerah di Sumatera Barat meletakkan ponselnya sejenak dan mulai membuka kembali buku rancangan pembangunan daerah. Jangan sampai angin mamiri yang hari ini hanya membawa "gunjingan" di warung kopi, besok lusa berubah menjadi badai mosi tidak percaya yang meruntuhkan singgasana yang mereka anggap kekal itu.
Jabatan hanyalah peminjaman sementara. Jika yang ditinggalkan hanyalah tumpukan konten tanpa manfaat yang permanen, maka sejarah akan mencatat mereka bukan sebagai pemimpin yang membangun negeri, melainkan sebagai figuran yang hanya numpang lewat di lini masa.
Padang, 13 Januari 2026
Penulis: Andarizal
