Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, seharusnya menjadi panggung kehormatan bagi seluruh insan pers di Indonesia. Namun, bagi delegasi jurnalis asal Sumatera Barat, perjalanan tahun ini terasa lebih dingin, bukan karena pendingin ruangan bus atau angin laut di Selat Sunda, melainkan karena dinginnya hati para pemimpin daerah di Ranah Minang.
Di tengah keriuhan persiapan keberangkatan, kita dipaksa menyaksikan sebuah potret ironi yang telanjang, para kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Walikota tampak kompak mengenakan "rompi antipati" terhadap kuli tinta.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat di Sumatera Barat adalah konsumen setia dari jasa publikasi. Mereka gemar bersolek di depan kamera jurnalis, haus akan headline yang memuji kinerja birokrasi, dan sangat reaktif jika pena pers mulai menyoroti borok kebijakan. Pers dianggap mitra strategis saat mereka butuh panggung, namun mendadak menjadi "orang asing" saat momentum HPN tiba.
Ketidakhadiran fasilitasi dan absennya rasa empati dalam mendukung keberangkatan insan pers ke Banten bukan sekadar masalah anggaran. Ini adalah masalah mentalitas penguasa. Mereka fasih berpidato tentang pers sebagai pilar keempat demokrasi, namun di balik meja kekuasaan, mereka memperlakukan jurnalis layaknya pelengkap penderita yang hanya dibutuhkan saat musim pencitraan atau syahwat politik menjelang pilkada.
Sangat memuakkan melihat kenyataan bahwa daerah yang melahirkan raksasa pers seperti Adinegoro dan Rohana Kudus, kini dipimpin oleh orang-orang yang picik dalam menghargai profesi wartawan. Keengganan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan moral maupun fasilitasi nyata adalah bentuk pengkhianatan terhadap sejarah intelektualitas Sumatera Barat itu sendiri.
Apakah para pemimpin ini lupa, bahwa tanpa ketukan tuts kibor dan goresan pena kuli tinta, prestasi-prestasi yang mereka banggakan itu hanyalah sunyi yang tak terdengar? Atau barangkali, mereka memang sengaja membiarkan pers berjalan terseok-seok agar fungsi kontrol sosial melemah?
Perlu ditegaskan, kegelisahan insan pers hari ini bukan karena haus akan bantuan materi, melainkan tuntutan akan martabat. Kehadiran delegasi Sumbar di HPN 2026 adalah untuk membawa nama daerah di kancah nasional. Namun, ketika pemerintah daerah memilih untuk menutup mata dan mengunci rapat pintu empati, mereka sebenarnya sedang mengirimkan pesan perang terhadap transparansi.
Jangan salahkan pers jika ke depan, tinta yang digoreskan akan terasa lebih pahit. Sebab, hubungan yang sehat dibangun atas dasar saling menghargai, bukan saling memanfaatkan. Jika untuk urusan HPN saja para kepala daerah ini "kikir" empati, maka publik patut bertanya: untuk siapa sebenarnya mereka bekerja?
Biarlah kuli tinta melangkah ke Banten dengan peluh sendiri. Namun ingatlah, setiap tetes keringat itu akan berubah menjadi catatan kritis yang tak akan lekang oleh waktu. Para pemimpin yang abai terhadap pers adalah mereka yang sedang menggali lubang isolasi bagi dirinya sendiri.
Mari kita bedah lebih dalam. Di saat para pejabat daerah di Sumatera Barat begitu cekatan meneken Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk rombongan birokrasi yang gemuk, seringkali dengan dalih "studi banding" yang hasilnya menguap begitu saja, mengapa untuk urusan HPN mereka mendadak menjadi akuntan yang paling pelit?
Ada ketidakadilan yang telanjang dalam tata kelola anggaran. Uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah mengalir deras untuk menyewa baliho raksasa berisi wajah-wajah tersenyum para kepala daerah, namun mendadak "kering kerontang" saat diminta mendukung penguatan kapasitas pers. Ini bukan lagi soal efisiensi anggaran, melainkan soal skala prioritas yang cacat. Mereka lebih memilih membiayai kemewahan seremonial kantor daripada menjaga nyala api demokrasi yang dirawat oleh para jurnalis.
Absennya empati ini mengirimkan sinyal bahaya, apakah kepala daerah di Sumatera Barat hanya menginginkan pers yang "manis"? Pers yang hanya duduk manis menerima siaran pers humas, mencatat pidato tanpa bertanya, dan memuja-muji kebijakan tanpa kritik?
Jika pengabaian ini adalah bentuk hukuman atas kritisnya pers Sumbar selama ini, maka para penguasa tersebut sedang melakukan kesalahan sejarah. Pers yang sehat tidak lahir dari belas kasihan pemerintah, namun pemerintah yang sehat mutlak membutuhkan pers yang dihargai. Dengan membiarkan insan pers melangkah ke Banten tanpa dukungan moril dan fasilitasi yang layak, pemerintah daerah sebenarnya sedang memutus jembatan komunikasi dengan rakyatnya sendiri.
Ketika delegasi dari provinsi lain di Indonesia hadir di Serang dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah mereka, sebagai bentuk kebanggaan atas eksistensi media lokal, kontingen Sumatera Barat justru membawa beban luka dari rumah sendiri. Di Serang, para kuli tinta mungkin akan tetap berkarya, namun mereka membawa catatan hitam, bahwa di Ranah Minang, kepedulian pemimpinnya telah "mati suri".
Kita ingatkan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Sumatera Barat. Jabatan Anda dibatasi oleh periode, namun goresan sejarah yang ditulis oleh pers akan bertahan melampaui masa jabatan Anda. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa Anda adalah generasi pemimpin yang gagal memahami arti penting kemitraan, pemimpin yang fasih berjanji namun kikir dalam empati.
HPN 2026 di Banten akan usai, namun luka atas pengabaian ini tidak akan cepat mengering. Jika narasi "sinergi" dan "kolaborasi" hanya menjadi jargon kosong di atas kertas sambutan, maka jangan salahkan jika ke depan, pers Sumatera Barat akan berdiri dengan jarak yang lebih tegas.
Bukan untuk bermusuhan, tapi untuk menunjukkan bahwa martabat jurnalis tidak bisa dibeli dengan recehan janji, dan tidak akan mati hanya karena ditinggalkan oleh para pemimpin yang mabuk akan kuasa namun buta terhadap nurani.
Penutup:
"Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani dikritik saat salah dan tetap menghargai saat disapa oleh pena pers. Pemimpin yang buruk adalah mereka yang butuh sorotan kamera, namun mematikan lampu saat pers membutuhkan dukungan."
Serang, 8 Februari 2026
Oleh: Andarizal, Ketua Umum DPP-KJI
