PADANG - Komitmen untuk memperkuat tata kelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Sumatera Barat terus dipacu. Guna menjawab tantangan pelayanan publik yang kian dinamis, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Sumatra Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapabilitas Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Manajemen Risiko BUMD Air Minum se-Sumatra Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Truntum Padang ini resmi dibuka pada Senin (18/5/2026) dan dijadwalkan berlangsung selama empat hari hingga Kamis (21/5/2026). Forum ini menjadi momentum krusial bagi seluruh jajaran PDAM untuk memperkuat profesionalisme sistem pengawasan dari dalam perusahaan.
Ketua PERPAMSI Sumbar, Hendra Pebrizal, menegaskan bahwa penguatan kapasitas SPI merupakan langkah strategis jangka panjang. Langkah ini dinilai vital untuk menciptakan iklim kerja BUMD yang sehat, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan air bersih secara maksimal kepada masyarakat.
Dalam keterangannya di sela-sela acara, Hendra memetakan kondisi riil pengelolaan air minum di wilayah Sumatra Barat saat ini. Dari total 16 PDAM yang beroperasi di berbagai kabupaten/kota, mayoritas sudah menunjukkan performa yang positif.
"Saat ini, sebanyak 11 PDAM di Sumatra Barat berada dalam kondisi sehat. Sementara itu, 5 PDAM lainnya masih membutuhkan pembenahan, pendampingan, serta penguatan di lini manajemen," ujar Hendra Pebrizal kepada awak media.
Ia optimis, melalui pelatihan intensif ini, performa internal perusahaan yang masih kurang sehat dapat terdongkrak naik.
"Melalui kegiatan ini kita ingin meningkatkan kapasitas dan kinerja perusahaan secara merata. Logikanya sederhana, kalau kondisi perusahaannya sehat, maka kualitas pelayanan langsung kepada pelanggan tentu juga akan semakin baik," tambahnya.
Bimtek ini diikuti secara antusias oleh 35 peserta yang terdiri dari jajaran Direktur, Kepala SPI, hingga staf teknis dari 16 PDAM se-Sumbar. Mengingat pentingnya materi yang diangkat, PERPAMSI menghadirkan langsung tim ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatra Barat sebagai narasumber utama. Kehadiran BPKP diharapkan mampu memberikan pembekalan teoretis sekaligus praktis terkait sistem pengawasan keuangan dan operasional yang akuntabel.
Menurut Hendra, tantangan berat PDAM ke depan tidak lagi sekadar mendistribusikan air dari hulu ke hilir. Lebih dari itu, perusahaan dituntut jeli melihat mitigasi risiko bisnis, efisiensi anggaran, serta konsistensi dalam menjaga kepercayaan publik (public trust).
"Air minum ini adalah kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terputus. Kualitas dan kontinuitasnya wajib dijaga. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM lewat pengawasan internal adalah harga mati untuk mendukung kemajuan tata kelola ini," tegasnya.
Selain berfokus pada materi pengawasan korporasi, forum empat hari ini juga dimanfaatkan para peserta sebagai ruang diskusi interaktif (sharing session). Berbagai kendala klasik operasional di lapangan dikupas tuntas secara bersama-sama, mulai dari taktik menekan angka kebocoran pipa jaringan (Non-Revenue Water/NRW), optimalisasi distribusi ke daerah pelosok, hingga strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor air.
Melalui sinergi dan semangat kolaborasi antar-BUMD ini, PERPAMSI Sumbar berharap para peserta dapat membawa pulang formula dan langkah konkret yang bisa langsung diterapkan di daerah masing-masing. Target besarnya jelas: melahirkan sistem pelayanan publik yang profesional, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat luas atas air bersih. (GuA)
