Langkah Kapolda Sumatera Barat yang baru, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, menginisiasi forum silaturahmi bertajuk "Duduak Basamo Kapolda Sumbar jo Insan Pers" di Padang patut diapresiasi. Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, ruang perjumpaan informal seperti ini menjadi jembatan penting untuk merajut komunikasi yang cair antara institusi penegak hukum dan pilar keempat demokrasi.
Namun, esensi sejati dari kemitraan antara kepolisian dan media tidak boleh berhenti pada jabat tangan hangat di meja makan atau seremoni kebersamaan semata. Lebih dari itu, forum ini harus menjadi momentum refleksi bersama guna memperkokoh akuntabilitas publik dan transparansi informasi di Sumatera Barat.
Di satu sisi, kepolisian membutuhkan media sebagai corong penyampai pesan kamtibmas serta edukasi hukum kepada masyarakat. Di sisi lain, insan pers, baik dari anggota PWI, anggota KJI, maupun anggota organisasi pers lainnya membutuhkan keterbukaan akses informasi yang cepat dan akurat dari aparat penegak hukum. Kemitraan yang ideal bukanlah relasi patron-klien di mana media sekadar menjadi alat humas institusi, melainkan hubungan fungsional yang kritis, setara, dan saling mengoreksi secara konstruktif.
Pernyataan Kapolda mengenai pentingnya komunikasi terbuka dan saling menghargai tugas serta fungsi masing-masing patut kita tagih implementasinya di lapangan. Kerap kali, ketegangan antara aparat dan jurnalis muncul akibat hambatan birokrasi informasi, miskomunikasi penanganan kasus, atau kurangnya pemahaman terhadap kerja jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers.
Ke depan, "Duduak Basamo" ini mesti diterjemahkan secara konkret ke dalam SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan informasi yang transparan di seluruh jajaran Polres se-Sumatera Barat. Kepolisian dituntut untuk semakin terbuka terhadap kritik dan investigasi media, sementara insan pers juga wajib menjaga profesionalisme dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, menyajikan informasi yang berimbang, bukan sekadar mengejar kecepatan.
Sinergi yang sehat akan lahir apabila kedua belah pihak sadar bahwa pers yang independen dan kepolisian yang profesional adalah dua instrumen vital dalam mengawal tegaknya keadilan dan kepercayaan publik di Ranah Minang. Mari kita kawal komitmen ini agar tidak sekadar menjadi retorika di atas meja makan.
Filosofi "Duduak Basamo" (duduk bersama) yang diangkat dalam forum ini sejatinya memiliki akar yang sangat dalam dan luhur dalam falsafah adat Minangkabau. Dalam tradisi masyarakat Minang, duduk bersama bukanlah sekadar aktivitas fisik berkumpul di satu tempat, melainkan sebuah ruang musyawarah yang dilandasi oleh prinsip "duduk sama rendah, berdiri sama tinggi".
Di dalam ruang duduak basamo, tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau mendikte pihak lainnya. Perbedaan sudut pandang yang kerap kali mewarnai hubungan antara aparat penegak hukum dan jurnalis dilebur melalui semangat barek sama dipikua, ringan sama dijinjing. Polisi dengan otoritas penegakan hukumnya dan pers dengan fungsi kontrol sosialnya duduk dalam satu frekuensi yang setara, demi kepentingan masyarakat banyak dan kemaslahatan Ranah Minang.
Oleh karena itu, momentum silaturahmi ini harus mampu merawat esensi budaya tersebut dalam relasi profesional sehari-hari. Ketika terjadi gesekan atau perbedaan informasi di lapangan, penyelesaiannya semestinya dikembalikan pada semangat bulek aia dek pembuluh, bulek kato dek mufakat, diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka, kepala dingin, dan saling menghormati marwah profesi masing-masing.
Sebab, pada akhirnya, baik kepolisian maupun pers memiliki pengabdian yang sama di tanah Minang, mengawal ketertiban, menegakkan kebenaran, dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Padang, 5 Agustus 2026
Oleh: Andarizal
.jpg "Pekerja BRI Region 6 Gelar Pengajian Bersama")
