Di tengah upaya pemerintah untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur, transparansi seharusnya menjadi pondasi utama yang tidak bisa ditawar. Namun, kenyataan di lapangan sering kali masih menyisakan pertanyaan, terutama terkait keterbukaan informasi publik pada papan proyek.
Sebagaimana terlihat pada papan informasi proyek "Rehabilitasi SPAM Jawa Gadut" di Kota Padang yang saat ini pengerjaannya tengah berlangsung, sejumlah detail teknis memang telah dicantumkan. Masyarakat dapat mengetahui siapa kontraktor pelaksananya (PT. Hutama Karya (Persero)), siapa konsultan manajemen konstruksinya (PT. Ciriajasa Engineering Consultant), hingga sumber pendanaan yang berasal dari APBN.
Sayangnya, dari detail yang terpampang tersebut, ada satu informasi krusial yang absen, "nilai kontrak proyek".
Ketidakhadiran informasi mengenai besaran nilai proyek pada papan nama tersebut bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah isu transparansi. Sebagai proyek yang dibiayai oleh uang rakyat melalui APBN, publik memiliki hak mutlak untuk mengetahui berapa besar biaya yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut.
Transparansi anggaran bukan hanya soal mematuhi regulasi, tetapi juga bagian dari akuntabilitas publik untuk mencegah kecurigaan, meminimalisir potensi penyimpangan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan. Papan nama proyek seharusnya menjadi jendela informasi yang utuh, bukan sekadar pelengkap administratif.
Jika pemerintah dan pelaksana proyek berkomitmen pada tata kelola yang baik, maka keterbukaan data termasuk nilai kontrak adalah wujud penghormatan terhadap hak publik. Pembangunan yang "mencerahkan" adalah pembangunan yang berani terbuka dari tahap perencanaan hingga selesainya pekerjaan. Jangan sampai ketidaklengkapan informasi ini justru menimbulkan spekulasi yang tidak perlu di masyarakat.
Pembangunan infrastruktur adalah milik publik, dan sudah sepatutnya publik mendapatkan informasi yang utuh. Sebab, tidak ada manusia yang sempurna, namun upaya untuk selalu jujur dan terbuka adalah langkah mulia yang seharusnya dijunjung tinggi.
Kealpaan mencantumkan nilai kontrak ini sebetulnya bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan sebuah 'lampu merah' bagi pengawasan publik. Dalam era keterbukaan informasi, menyembunyikan angka anggaran di ruang publik sama halnya dengan merawat ruang gelap yang rawan menjadi ladang subur bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Patut dipertanyakan, apakah ada unsur kesengajaan dari pihak pelaksana atau pemangku kepentingan untuk menutupi nilai keekonomian proyek ini? Aturan mengenai transparansi proyek pemerintah, termasuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan regulasi Pengadaan Barang/Jasa, mewajibkan informasi semacam ini dapat diakses dengan mudah sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap prinsip dasar ini seharusnya menjadi catatan buruk, bahkan alasan kuat bagi instansi pengawas untuk segera turun tangan dan mengevaluasi transparansi di lapangan.
Pada akhirnya, kemegahan infrastruktur tidak akan ada artinya jika dibangun di atas fondasi ketertutupan. Masyarakat pembayar pajak tidak hanya butuh pajangan papan nama bersimbol kementerian dan logo BUMN yang tampak gagah, melainkan kejelasan ke mana dan berapa besar setiap rupiah uang mereka dihabiskan.
Jika sekadar angka nilai proyek saja enggan untuk dipajang secara jujur di ruang publik, lantas bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan penuh pada kualitas material dan integritas dari proyek yang sedang dibangun? Jangan biarkan papan nama proyek ini hanya menjadi monumen bisu dari transparansi yang sengaja dikebiri. Pembangunan untuk rakyat harus berani dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat, tanpa ada satu pun angka yang disembunyikan.
Padang, 3 Agustus 2026
Oleh: Andarizal
