Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat telah merampungkan pembangunan tiga jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan. Kehadiran infrastruktur ini memulihkan konektivitas antardesa yang sempat terputus total akibat bencana banjir bandang pada 2024 lalu.
Ketiga infrastruktur yang kini sudah rampung dan dapat digunakan masyarakat tersebut adalah Jembatan Gantung Koto Rawang, Jembatan Gantung Limau Gadang–Batu Kunik, serta Jembatan Gantung Duku–Subarang Solok. Selesainya proyek ini mengakhiri isolasi warga dan mengembalikan akses vital untuk mobilitas harian.
Kehadiran jembatan gantung ini tentu membawa dampak signifikan bagi kehidupan sosial dan ekonomi warga lokal:
• Sektor Pendidikan & Kesehatan: Mempermudah anak-anak menuju sekolah serta mempercepat akses warga ke fasilitas layanan kesehatan.
• Sektor Pertanian & Ekonomi: Memangkas waktu tempuh dan biaya angkut hasil tani warga menuju pasar tempatan.
Pada Kamis (20/8/2026), Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi meninjau langsung fisik ketiga jembatan tersebut. Selain melihat kondisi bangunan, rombongan juga berdialog dengan masyarakat setempat untuk menyerap aspirasi terkait pemanfaatan fasilitas pendukung ke depan.
Selesainya pembangunan ini diharapkan dapat menjaga roda perekonomian Pesisir Selatan tetap berputar sekaligus menjadi fondasi ketahanan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Kendati demikian, di balik rampungnya proyek vital ini, dinamika di lapangan tentu tak sepenuhnya sepi dari riak. Mulusnya realisasi pembangunan tiga jembatan gantung ini tidak luput dari sorotan dan kritik tajam sejumlah oknum sebuah fenomena lumrah dalam tiap proyek infrastruktur publik yang kerap bersinggungan dengan berbagai kepentingan.
Sentimen negatif dan resistensi semacam ini umumnya dipicu oleh dampak ekonomi yang tidak lagi dinikmati oleh segelintir pihak yang sebelumnya mendulang untung di tiap proyek. Meski gesekan kepentingan kerap mewarnai proses pembangunan, fokus utama pemerintah dan masyarakat luas tetap berpatok pada asas pemanfaatan jangka panjang serta kemaslahatan bersama bagi warga Pesisir Selatan.
Sumbar, 24 Agustus 2026
Oleh: Andarizal
