PADANG - Kota Padang, dengan segala pesona pesisirnya, tak lepas dari tantangan klasik yang menghantui warganya: banjir dan genangan air. Setiap kali hujan deras mengguyur, kekhawatiran akan air yang merendam rumah dan aktivitas sehari-hari kembali menyeruak. Kini, asa baru membuncah seiring dimulainya kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Tak tanggung-tanggung, penanganan masalah pelik ini langsung masuk dalam daftar prioritas utama, menjadi target yang harus dikejar dalam 100 hari kerja pertama mereka.

Menyadari kompleksitas persoalan banjir yang membutuhkan kerja sama lintas sektor, Wali Kota Fadly Amran didampingi Wawako Maigus Nasir bergerak cepat. Momentum penting terwujud pada Rabu (23/4/2025), ketika keduanya duduk bersama dengan representasi pemerintah pusat yang memiliki otoritas vital di bidang sumber daya air: Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR, Dwi Purwantoro, serta Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Naryo Widodo, dalam sebuah pertemuan intensif di Hotel Santika Padang.

Suasana serius namun penuh harap menyelimuti ruang pertemuan. Fadly Amran, dengan lugas menyampaikan kondisi riil di lapangan dan betapa mendesaknya solusi komprehensif untuk mengatasi banjir yang telah lama menjadi momok bagi masyarakat Padang. Ia secara khusus menghaturkan terima kasih kepada jajaran Ditjen SDA Kementerian PUPR dan BWS Sumatera V atas kesediaan mereka untuk bahu-membuhu mencari jalan keluar.

"Alhamdulillah, kita bersepakat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam upaya pengendalian banjir ini," ungkap Wako Fadly Amran, memancarkan optimisme. Kesepahaman ini menjadi fondasi penting bagi langkah-langkah taktis yang akan diambil ke depan.

Fadly Amran tak menampik bahwa penanganan banjir, terutama di kota yang dilintasi banyak sungai besar seperti Padang, membutuhkan intervensi dan dukungan kuat dari pemerintah pusat. Normalisasi sungai-sungai utama adalah salah satu kunci yang memerlukan sumber daya dan keahlian yang mumpuni, sesuatu yang berada dalam lingkup kewenangan dan kemampuan kementerian serta balai wilayah sungai. Oleh karena itu, permohonan dukungan pusat untuk program normalisasi ini menjadi salah satu poin krusial yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat ini diharapkan dapat melahirkan solusi jangka panjang yang efektif, bukan hanya penanganan sementara. Masuknya isu banjir sebagai target 100 hari kerja menandakan komitmen kuat Fadly Amran dan Maigus Nasir untuk memberikan dampak nyata dan perbaikan signifikan bagi kualitas hidup warga Kota Padang sejak dini masa kepemimpinannya. Langkah awal melalui koordinasi strategis dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat ini menjadi penanda keseriusan mereka dalam menunaikan janji politik untuk menjadikan Padang lebih aman dan nyaman dari ancaman banjir. (And)