PADANG - Wajah Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, masih dinodai persoalan klasik yang tak kunjung usai: jalan berlubang. Kondisi ini bukan sekadar mengurangi estetika, namun telah menjadi "ranjau" mematikan bagi pengendara motor, terutama saat hujan ketika lubang-lubang tergenang air dan tak terlihat, mengancam keselamatan warga yang melintas. Keluhan mendalam pun datang silih berganti dari masyarakat yang merasa hak mereka atas infrastruktur yang layak belum terpenuhi.

Seorang tokoh masyarakat Kota Padang, yang enggan disebutkan namanya, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi ini. "Seringkali kami, atau bahkan yang lain, terjerembab dalam lubang-lubang itu. Bahaya sekali kalau hujan, air menutupi, jadi tidak tahu mana ada lubang," ujarnya membuka percakapan dengan nada prihatin.

Dia menekankan betapa krusialnya kondisi jalan yang mulus bagi sebuah kota modern. Menurutnya, jalan yang mulus bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan fondasi penting yang memiliki banyak fungsi vital: meningkatkan keselamatan lalu lintas, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan, memperluas aksesibilitas ke berbagai penjuru kota, hingga mendongkrak nilai ekonomi daerah dengan menarik investasi dan aktivitas bisnis. "Intinya, jalan mulus itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan pergerakan kota berjalan lancar," tegasnya.

Dampak sebaliknya dirasakan warga akibat jalan yang berlubang. Seorang warga lainnya menimpali, efek jalan berlubang sangat merugikan dan terasa langsung di kantong maupun keselamatan. "Mulai dari risiko kecelakaan yang membayangi setiap saat karena berusaha menghindari lubang, kerusakan parah pada kendaraan seperti ban pecah atau suspensi jebol, hingga keterlambatan perjalanan yang berujung pada kerugian waktu dan biaya perawatan yang membengkak," jelasnya.

Lebih lanjut, kondisi ini juga mengurangi kenyamanan berkendara, membuat perjalanan terasa penuh guncangan dan stres. Tidak hanya itu, jalan berlubang disebut dapat menghambat aktivitas ekonomi lokal karena akses yang sulit dan bahkan memiliki pengaruh negatif terhadap lingkungan akibat perjalanan yang tersendat dan emisi yang meningkat.

Sorotan tajam pun diarahkan kepada pihak berwenang yang dianggap lamban dalam penanganan masalah fundamental ini. "Setahu kami, sejak Dinas PUPR di bawah komando Bapak Tri Hadiyanto selaku Kadis, kondisi jalan di Kota Padang tidak banyak berubah. Lubang-lubang menganga masih berserakan di tiap sudut kota, seolah dibiarkan begitu saja tanpa penanganan serius yang merata," ujar warga tersebut penuh kekecewaan.  

Mereka membandingkan kondisi infrastruktur jalan di Padang dengan daerah lain di Sumatera Barat yang dirasa lebih baik. "Masak iya, kota sebesar Padang, ibukotanya provinsi, kondisi jalannya kalah jauh dibanding kabupaten atau kota seperti Solok, Padang Panjang, atau Pariaman? Seharusnya Padang menjadi percontohan, pilot project untuk infrastruktur jalan di Sumatera Barat, bukan malah sebaliknya," tambahnya getir.

Kekecewaan warga juga merembet pada kepemimpinan di tingkat kota. "Tadinya kami sangat berharap, Walikota Fadly Amran dan Wakil Walikota Maigus Nasir bisa 'menyulap' jalan-jalan berlubang ini jadi mulus kepemimpinan mereka. Ternyata, di mata kami, kepemimpinan saat ini belum maksimal dalam hal pembenahan infrastruktur jalan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," ungkapnya.

Warga lain menimpali dengan nada pesimistis yang menggambarkan rasa frustrasi mendalam. "Entah sampai kapan kondisi ini akan berakhir. Selagi Bapak Tri Hadiyanto yang menjadi Kadis PUPR, sepertinya jalan berlubang di Kota Padang akan tetap seperti ini, masih seperti dulu. Lubang di mana-mana, tanpa ada perbaikan signifikan yang dirasakan," tutup warga tersebut, menyuarakan asa yang belum terjawab akan jalan yang mulus dan aman di Kota Padang. Sementara, Tri Hadiyanto saat dihubungi awak media (1/5/2025) tidak merespon. Begitu juga dengan Kabid Bina Marga PUPR Kota Padang, Insanul Rizki, juga bungkam. 

Kondisi jalan berlubang yang mengancam keselamatan dan kenyamanan ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas PUPR. Suara-suara kekecewaan dari warga jelas menunjukkan kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur jalan yang lebih serius, cepat, dan merata, agar status Padang sebagai ibu kota provinsi benar-benar tercermin dari kualitas sarana publik yang melayani warganya. (And)