Suasana hangat dan penuh optimisme menyelimuti pertemuan penting antara Dr. Endrizal, S.E., M.Si., Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, dengan Afriansyah Noor, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia. Baru baru ini, bertempat di salah satu sudut strategis kota, kedua tokoh ini beradu gagasan dalam sebuah diskusi krusial yang mengusung satu tujuan mulia: percepatan sertifikasi halal di Bumi Minangkabau.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Ini adalah penanda sebuah langkah strategis yang didorong oleh kesadaran mendalam akan potensi besar Sumatera Barat sebagai salah satu lokomotif ekonomi syariah di Indonesia. Dr. Endrizal, dengan pandangan jauh ke depan, memahami betul bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar stempel legalitas, melainkan sebuah jaminan kualitas dan kepercayaan yang krusial bagi produk-produk UMKM di tengah persaingan pasar global yang semakin ketat. "Diskusi kami berfokus pada bagaimana kita bisa mempercepat proses sertifikasi halal ini di Sumatera Barat," tutur Endrizal dengan nada penuh semangat, menggambarkan urgensi dari inisiatif ini.
Di sisi lain, kehadiran Afriansyah Noor dari BPJPH RI memberikan angin segar dan dukungan penuh dari tingkat pusat. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung atas jaminan produk halal di Indonesia, BPJPH memiliki peran sentral dalam memfasilitasi dan menyederhanakan birokrasi, sehingga pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses sertifikasi ini. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pusat inilah yang menjadi kunci.
Sumatera Barat, dengan kekayaan budaya dan tradisi Islam yang kuat, memiliki fondasi yang kokoh untuk mengembangkan ekosistem produk halal. Mulai dari kuliner khas yang mendunia seperti rendang, hingga produk kerajinan dan fesyen, semuanya memiliki potensi untuk menembus pasar yang lebih luas jika dilengkapi dengan jaminan halal. Namun, tantangannya adalah bagaimana UMKM, yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil, dapat memenuhi persyaratan dan melalui proses sertifikasi yang terkadang dianggap rumit.
Inilah mengapa pertemuan Endrizal dan Afriansyah Noor menjadi sangat signifikan. Diskusi mereka kemungkinan besar membahas strategi-strategi konkret, seperti penyederhanaan prosedur, sosialisasi yang lebih masif, pendampingan intensif bagi pelaku UMKM, hingga pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses verifikasi. Dengan percepatan sertifikasi halal, diharapkan produk-produk UMKM Sumatera Barat dapat semakin kompetitif, tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor yang didominasi oleh konsumen Muslim.
Langkah ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang penguatan identitas dan kepercayaan. Dengan produk-produk yang terjamin kehalalannya, masyarakat dan konsumen akan merasa lebih aman dan nyaman. Ini akan memperkuat citra Sumatera Barat sebagai destinasi halal-friendly dan pusat pengembangan produk halal yang berkualitas.
Ke depan, harapannya adalah agar kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat dengan BPJPH RI ini dapat terus berlanjut dan menghasilkan terobosan-terobosan baru. Percepatan sertifikasi halal bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah agenda nyata yang sedang diwujudkan, membawa Ranah Minang selangkah lebih maju menuju masa depan ekonomi syariah yang berdaya saing global.
