KENDARI – Di tengah gemuruh Sulawesi Tenggara, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, hadir sebagai perwakilan Kota Padang, Sumatera Barat, di sebuah forum penting yang mengukir masa depan regulasi daerah. Ia hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebuah pertemuan yang menjadi episentrum diskusi strategis di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Acara yang berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Agustus 2025, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Di bawah payung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita”, forum ini menjelma menjadi panggung di mana gagasan-gagasan besar bertemu. Dengan tagline yang kuat, “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap”, Rakornas ini menyatukan berbagai elemen bangsa. Para perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota-kota di seluruh penjuru Indonesia berkumpul, ditemani oleh para pakar dan akademisi yang membawa wawasan mendalam.
Ruang Bahteramas menjadi saksi pertukaran ide dan pengalaman. Forum ini adalah ruang strategis, tempat di mana setiap daerah dapat berbagi cerita tentang tantangan dan keberhasilan dalam merancang serta menyempurnakan produk hukum mereka. Tujuan utamanya jelas, memastikan setiap regulasi yang lahir dari daerah mampu memfasilitasi investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membuka Rakornas dengan penegasan yang tegas. Dalam pidatonya, ia menekankan urgensi harmonisasi produk hukum daerah sebagai tulang punggung untuk mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. "Rakornas ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun regulasi hukum yang kuat, berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan zaman," ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa inisiatif ini berfokus pada tiga pilar utama, peningkatan investasi, kemudahan berusaha, dan tata kelola pemerintahan yang efisien. Bagi Padang, kehadiran Maigus Nasir dalam forum ini menjadi representasi komitmen daerah dalam berpartisipasi aktif pada pembangunan regulasi nasional. Ia membawa pulang bukan hanya wawasan baru, tetapi juga semangat kolaborasi untuk memastikan produk hukum di Padang sejalan dengan visi besar Indonesia. (And)