PADANG – Babak baru pengelolaan air bersih di Kota Padang resmi dimulai. Pada Kamis, 31 Oktober 2025, suasana khidmat menyelimuti Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota, tempat diselenggarakannya pelantikan tiga anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, didampingi oleh Direktur Utama Perumda Air Minum, Hendra Pebrizal, secara langsung memimpin prosesi pengucapan sumpah, menandai penyerahan tanggung jawab besar kepada Dewas periode 2023–2027.
Tiga nama yang dilantik mengemban harapan masyarakat Padang untuk perbaikan layanan air bersih yang fundamental. Mereka adalah:
* Didi Aryadi sebagai Ketua Dewan Pengawas
* Hayattul Riski sebagai Anggota
* Risandi Hidayat sebagai Anggota
Dalam sambutannya, Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian personel, melainkan sebuah titik tolak bagi transformasi Perumda Air Minum.
"Nilai Smart City dan Kota Sehat harus tercermin dalam kinerja Perumda AM," tegas Fadly.
Ia menekankan bahwa keberadaan Dewas baru harus selaras dengan visi Padang menuju Smart & Healthy City, yang menuntut layanan air bersih yang tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
Arah kebijakan pengelolaan yang dicanangkan Wali Kota menuntut agar Perumda Air Minum mengedepankan sinergi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Tujuannya tunggal, menjadikan BUMD tersebut perusahaan yang sehat, transparan, dan diminati investor.
Untuk mewujudkan visi tersebut, sejumlah target ambisius telah dipatok dalam lima tahun ke depan:
* Kapasitas Produksi ditargetkan meningkat signifikan menjadi 1.825 liter/detik.
* Penambahan Pelanggan sebanyak 6.000 sambungan rumah baru per tahun.
* Total Pelanggan diharapkan melambung dari 150.000 menjadi 180.000 sambungan.
* Fokus utama pada peningkatan tekanan air dan meminimalisir pemadaman yang sering dikeluhkan masyarakat.
Menyambut mandat tersebut, Ketua Dewas yang baru, Didi Aryadi, menyatakan komitmen untuk segera bertindak cepat.
"Kami tidak akan menunda-nunda pekerjaan. Langkah pertama yang pasti kami lakukan adalah menyusun Rencana Bisnis & RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) 2026," ujar Didi.
Komitmen ini bukan tanpa batas waktu. Rencana strategis tersebut wajib diserahkan kepada KPM (Kuasa Pemilik Modal, yaitu Wali Kota) paling lambat 30 November 2025. Ini menunjukkan adanya percepatan dan harapan tinggi dari Pemerintah Kota Padang agar Dewas dapat langsung tancap gas.
Diharapkan, kehadiran Dewan Pengawas baru ini dapat memperkuat tata kelola perusahaan, mendorong efisiensi, dan membawa perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh seluruh warga Kota Padang dalam bentuk ketersediaan air bersih yang lebih andal dan berkualitas. (And)
