Pengukuhan gelar Magister Manajemen (M.M.) dari Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (UniSHAMS) Malaysia kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, pada 1 November 2025, bukan sekadar penambahan sehelai ijazah. Peristiwa wisuda di Kedah ini adalah manifestasi komitmen seorang pemimpin dalam membawa solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk tantangan sosial-ekonomi di daerahnya.
Dikutip dari salah satu media online, fokus tesis beliau, “Strategi Pengembangan Wakaf Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Barat,” secara eksplisit menempatkan instrumen filantropi Islam wakaf sebagai poros kebijakan publik. Ini patut diapresiasi, mengingat Sumatera Barat yang didukung filosofi 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah' (ABS-SBK) memiliki fondasi kultural dan spiritual yang kuat untuk akselerasi ekonomi syariah.
Narasi yang diangkat Gubernur Mahyeldi jelas, wakaf harus bertransformasi dari sekadar ritual ibadah menjadi instrumen ekonomi yang produktif dan profesional. Wakaf produktif, seperti yang telah dicontohkan melalui peluncuran Wakaf Mart dan UMKM Centre oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumbar, memiliki potensi besar menjadi pembiayaan alternatif untuk pengembangan sektor riil, pendidikan, hingga kesehatan, yang ujung-ujungnya menekan angka kemiskinan.
Sebagai provinsi yang tengah berjuang untuk menjadi garda terdepan ekonomi syariah nasional, kelulusan beliau memberikan harapan baru. Lulusnya seorang Kepala Daerah dengan riset strategis seharusnya menjadi katalisator utama untuk mengubah temuan akademik menjadi kebijakan operasional di lapangan. Ini berarti, setelah wisuda, tantangan sesungguhnya adalah memastikan agar konsep teoritis dalam tesis tersebut segera terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diampu oleh Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar.
Namun, di sinilah letak pentingnya keberimbangan narasi. Meskipun potensi wakaf di Sumatera Barat tinggi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatannya belum maksimal. Data menunjukkan bahwa aset wakaf banyak, tetapi seringkali masih berupa aset tidak bergerak yang belum tergarap secara optimal. Tantangan klasik yang dihadapi adalah:
* Isu Data dan Literasi: Rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang atau wakaf produktif modern, serta perlunya perbaikan pada database nazhir (pengelola wakaf) dan aset wakaf agar lebih akuntabel.
* Konversi Bank Nagari: Upaya konversi Bank Nagari menjadi bank syariah, yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah, harus terus didorong hingga tuntas.
* Sinergi Institusi: Menggerakkan wakaf berbasis komunitas dan mengoptimalkan komunikasi antara lembaga-lembaga keagamaan ('tungku tigo sajarangan') memerlukan sinergi yang lebih ketat antara pemerintah daerah, nazhir, BWI, dan lembaga keuangan syariah (LKS-PWU).
Gelar Magister Manajemen dari Malaysia menegaskan bahwa Gubernur Mahyeldi memiliki pemahaman strategis dan internasional mengenai tata kelola (manajemen). Oleh karena itu, masyarakat berhak menagih implementasi dari janji tesis tersebut, bukan hanya sekadar mengumpulkan wakaf, tetapi bagaimana memastikan tata kelola yang transparan, profesional, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan umat.
Wisuda adalah akhir dari sebuah perjuangan akademik, tetapi ia harus menjadi titik awal dari perjuangan kebijakan. Kehadiran gelar M.M. yang berfokus pada wakaf produktif harus menjadi energi baru. Ini adalah kesempatan emas bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menunjukkan kepada Indonesia bahwa falsafah ABS-SBK bukan hanya slogan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi strategi ekonomi yang kuat, beretika, dan mampu mengangkat harkat masyarakat dari jerat kemiskinan melalui instrumen wakaf yang dikelola secara profesional.
Komitmen untuk terus belajar kini harus dibuktikan dengan komitmen untuk bertindak.
Padang, 3 November 2025
Penulis: Andarizal, Wartawan biasa
