PADANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padang tancap gas memulihkan infrastruktur pengairan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi. Fokus utama saat ini diarahkan pada normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, serta pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat meninjau progres pengerjaan di Daerah Irigasi (DI) Koto Tuo dan DI Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, pada Selasa (27/1/2026).
Wali Kota Fadly Amran menjelaskan bahwa pembangunan intake (pintu air) sementara menjadi langkah darurat yang paling mendesak. Hal ini dilakukan agar aliran air dapat segera kembali menjangkau lahan pertanian dan pemukiman warga, terutama di tengah ancaman kekeringan pascabencana.
“Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, UPTD Balai SDA Wilayah Utara, serta partisipasi masyarakat, kita akan membangun intake sementara agar air segera mengaliri lahan pertanian dan permukiman warga,” ujar Fadly di sela-sela peninjauannya.
Selain infrastruktur pertanian, Pemko Padang juga merespons keluhan warga terkait mengeringnya sumur-sumur pribadi. Untuk mengatasinya, pemerintah telah menyiapkan langkah penanganan terukur, antara lain:
* Distribusi Rutin: Pengiriman air bersih menggunakan armada mobil tangki PDAM secara berkala.
* Hidran Umum: Penyediaan unit hidran di titik-titik pemukiman yang paling parah terdampak.
* Sumur Bor Komunal: Rencana pembangunan ratusan sumur bor yang akan ditempatkan di fasilitas publik seperti masjid dan musala.
“Untuk upaya lanjutan, kita merencanakan pembangunan ratusan sumur bor komunal di fasilitas publik. Tujuannya agar akses air bersih masyarakat lebih terjamin dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Langkah taktis ini diharapkan dapat memulihkan roda ekonomi petani di Koto Tangah sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih tetap terpenuhi selama masa pemulihan infrastruktur permanen berjalan. (And)
