Perkuat Sinergi Tungku Tigo Sajarangan, Pemko Padang Siapkan Ranperda Nagari Dalam Kota

PADANG – Pemerintah Kota Padang terus berupaya mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam sistem pemerintahan modern. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan pentingnya penguatan sinergi "Tungku Tigo Sajarangan" sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan dan daya saing Kota Padang.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadly Amran saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Padang, pengurus Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Kerapatan Adat Nagari (KAN), kader Posyandu, serta perwakilan organisasi dan paguyuban di Bagindo Aziz Chan Youth Center, Selasa (17/3/2026).

Fadly Amran, yang juga memiliki gelar Datuak Paduko Malano, menekankan bahwa Tungku Tigo Sajarangan yang terdiri dari Niniak Mamak (tokoh adat), Alim Ulama (tokoh agama), dan Cadiak Pandai (kaum intelektual) memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan sosial. Menurutnya, kolaborasi ketiga unsur tersebut, bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, adalah kunci pembangunan berkelanjutan yang tetap menjunjung tinggi identitas budaya Minangkabau.

"Sinergi antara pemerintah kota, lembaga adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat demi mewujudkan Kota Padang yang lebih maju dan berdaya saing," ujar Fadly Amran.

Sebagai langkah konkret untuk memperkuat peran lembaga adat serta organisasi masyarakat dalam sistem pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Padang saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Nagari Dalam Kota.

Regulasi ini dirancang sebagai implementasi dari Program Unggulan (Progul) "Sinergi Nagari" yang menjadi fokus pemerintahan. Fadly Amran optimis bahwa payung hukum ini akan segera menjadi landasan bagi kolaborasi yang lebih formal dan terstruktur.

"Insya Allah, dalam waktu dekat Ranperda Nagari Dalam Kota ini akan kita bahas dan sahkan bersama DPRD," pungkasnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkokoh posisi masyarakat adat dan intelektual dalam pengambilan kebijakan publik, sekaligus memastikan pembangunan di Kota Padang berjalan selaras dengan tatanan sosial dan budaya lokal. (And)