Peringati May Day 2026, Wali Kota Padang Fadly Amran Tampung Aspirasi FSPMI

PADANG – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menggelar dialog terbuka bersama sejumlah perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang di Kediaman Resmi Wali Kota, Jumat (1/5/2026). Pertemuan yang bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tersebut menjadi wadah strategis untuk menyerap berbagai aspirasi dan membahas isu krusial ketenagakerjaan, mulai dari regulasi, pengupahan, hingga perlindungan tenaga kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Ferri Erviyan Rinaldi. Turut hadir pula sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, Fauzi Bahar.

Fadly Amran menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen buruh. Ia menilai momentum "May Day" merupakan saat yang tepat untuk menyelaraskan langkah demi meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kota Padang.

 

  “Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” tegas Fadly.

Lebih lanjut, Fadly memaparkan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang senantiasa mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai Program Unggulan (Progul) serta penerapan konsep "Smart City". Menurutnya, konsep kota cerdas ini tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga merambah aspek sosial, ekonomi, hingga perlindungan pekerja.

Ia mencontohkan beberapa program yang telah berjalan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Fadly juga menekankan pentingnya menjaga prinsip keadilan dalam hubungan industrial melalui lembaga kerja sama tripartit yang menjembatani buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Menanggapi komitmen pemerintah, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang, Dedi, menyampaikan sejumlah aspirasi dari para pekerja. Berikut adalah empat poin utama yang diajukan kepada Pemko Padang:

Percepatan Dewan Pengupahan: Mendorong percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang.

Evaluasi Sistem Kerja: Mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem "outsourcing" dan kontrak kerja.

Pengawasan Upah Minimum: Meminta peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan upah minimum agar sesuai standar.

Perlindungan Pekerja Informal: Memberikan perhatian dan payung perlindungan bagi pekerja di sektor informal.

Dialog terbuka ini diharapkan mampu menjadi titik awal kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan serikat pekerja untuk mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan sejahtera di Kota Padang.   (And)