Wakil Rakyat di Senayan Sering Berulang ke Sumbar, Kunker Proyek atau Panggung Pencitraan?

Pemandangan wakil rakyat asal Sumatera Barat di Senayan yang bergantian meninjau proyek infrastruktur di daerah belakangan ini menjadi dinamika yang menarik perhatian. Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS-V) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar seolah menjadi destinasi rutin yang tak pernah sepi dari agenda kunjungan kerja (kunker).

Tidak ada yang salah dengan fungsi pengawasan (controlling). Secara konstitusional, Anggota DPR RI memang memiliki kewajiban moral dan politik untuk mengawal alokasi anggaran pusat yang dikucurkan ke daerah pemilihan mereka. Kehadiran legislator di lapangan diharapkan mampu memastikan bahwa program APBN berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Namun, ketika frekuensi kunjungan tersebut terjadi hampir setiap pekan dengan pola dan narasi yang seragam, wajar jika publik mulai mempertanyakan efektivitasnya.

Masyarakat dan para pelaku teknis di lapangan menyadari betul bahwa setiap proyek fisik baik jalan, jembatan, maupun penanganan sungai bermula dari usulan berjenjang pemerintah kabupaten/kota serta kajian teknis yang matang dari instansi terkait. Peran legislator dalam memperjuangkan anggaran di tingkat pusat tentu patut diresapi, namun tidak sepantasnya mengaburkan proses perencanaan teknis dan kerja keras para pelaksana di lapangan.

Kunjungan seremonial yang terlampau intens berpotensi membawa dampak kontraproduktif. Pihak balai, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga kontraktor teknis membutuhkan ruang dan konsentrasi penuh untuk menyelesaikan target pekerjaan. Persiapan protokoler dan penyesuaian jadwal untuk menyambut kunker yang berulang kerap menyita waktu produktif yang seharusnya dialokasikan untuk pengawasan kualitas fisik di lapangan.

Jika ditarik lebih jauh, intensitas kunjungan yang tak kunjung reda ini mengarahkan sorotan tajam pada muatan politis di baliknya. Ketika kerja-kerja legislatif di lapangan lebih menyerupai roadshow publikasi ketimbang audit fungsi, publik berhak bertanya, apakah kunker ini murni demi pengawasan kualitas proyek, atau sekadar panggung untuk merawat konstituen demi kepentingan elektoral mendatang?

Retorika mengenai "siapa yang menjuluk anggaran" sering kali digaungkan secara berlebihan. Mengklaim alokasi APBN seolah-olah sebagai kebaikan pribadi politisi adalah bentuk pengaburan realitas. Anggaran negara berasal dari pajak rakyat, dan alokisasinya diproses melalui mekanisme konstitusional serta usulan teknis dari pemerintah daerah. Menjadikan proyek fisik sebagai komoditas klaim politik tidak hanya mengecilkan peran perencanaan daerah, tetapi juga mencederai edukasi politik bagi masyarakat.

Lebih mendasar lagi, publik belum melihat hasil konkret dari kunjungan yang berulang tersebut. Belum ada catatan kritis, evaluasi teknis yang tajam, atau terobosan regulasi yang lahir dari tiap jepretan kamera di lokasi jalan dan jembatan. Jika kunjungan hanya menghasilkan narasi-narasi seragam tanpa diimbangi temuan substantif yang membenahi kualitas konstruksi, maka wajar jika jajaran pelaksana di lapangan merasa lelah dan publik menilai agenda tersebut telah kehilangan esensi kontrolnya.

DPR RI bukan lembaga pengawas protokol, melainkan pemegang amanat pengawasan strategis. Sudah saatnya para dewan menghentikan atraksi seremonial yang melelahkan ini dan kembali pada esensi pengawasan yang bermutu yakni, evaluasi mendalam di meja rapat kebijakan, bukan sekadar berpose di atas puing dan aspal proyek.

Pembangunan di Sumatera Barat tidak boleh disandera oleh syahwat politik jangka pendek yang minus substansi. Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan ketahanan infrastruktur yang nyata, jalan yang tidak gampang terban, jembatan yang kokoh, dan sungai yang aman dari ancaman banjir, bukan rentetan galeri foto dan narasi klaim yang diulang-ulang setiap pekan.

Ke depan, publik dan lembaga teknis harus lebih berani membedakan mana pengawasan yang murni membawa aspirasi, dan mana yang sekadar roadshow pencitraan. Jika pola kunker berulang ini terus dibiarkan tanpa evaluasi mendalam, fungsi kontrol legislatif akan runtuh menjadi komoditas jualan politik yang makin kehilangan marwah.

Sudah saatnya para dewan membuktikan kapasitasnya di ruang rapat kebijakan dan pembahasan anggaran secara substantif. Hentikan drama di lapangan, biarkan para teknokrat bekerja, dan kembalikan kehormatan fungsi pengawasan ke tempat yang seharusnya.

Padang, 3 September 2026

Oleh: Andarizal