PADANG – Lorong-lorong Pemerintahan Kota Padang kembali disibukkan dengan napas akuntabilitas. Di tengah dinamika pembangunan, Pemko Padang tak henti mengukuhkan pondasi pemerintahan yang bersih dan transparan. Kerja-kerja untuk merealisasikan Program Unggulan (Progul) demi mewujudkan Pemerintahan Berintegritas dan Bebas Pungli terus dioptimalkan, menjadikannya bukan sekadar jargon, melainkan komitmen yang hidup dalam setiap sendi pengelolaan daerah.

Komitmen kuat ini kembali ditegaskan oleh orang nomor satu di Kota Padang, Wali Kota Fadly Amran. Di hadapan tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sumatera Barat, dalam momen penting bertajuk Exit Meeting Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024, Wako Fadly Amran dengan lugas menyatakan tekadnya. Ruang Abu Bakar Jaar menjadi saksi penegasan sikap ini pada Rabu (14/5/2025) lalu, di mana transparansi dan integritas menjadi benang merah pembicaraan.

"Kami memandang proses audit yang dilakukan BPK RI ini sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," ujar Wako Fadly Amran, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan audit yang baru saja rampung. Menurutnya, kehadiran BPK bukanlah sekadar formalitas, melainkan mitra strategis dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Ia menambahkan, hasil audit ini akan menjadi pijakan penting untuk evaluasi, sejalan dengan program unggulan "Padang Amanah" yang memang mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. "Setiap catatan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Sumbar akan kami jadikan bahan introspeksi dan segera ditindaklanjuti," tegas Wako Fadly Amran, menandakan keseriusan Pemko Padang dalam merespons temuan auditor.

Dari sisi BPK RI, proses audit LKPD tahun 2024 pada Pemko Padang telah paripurna. Hal ini disampaikan oleh Wakil Penanggungjawab I BPK RI Perwakilan Sumbar, Nelson Humiras Halomoan Siregar. Ia menjelaskan, pertemuan Exit Meeting ini menjadi tahapan krusial untuk membahas tanggapan awal dari Pemko Padang sebelum timnya menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHK) final.

"LHK direncanakan akan kami serahkan pada tanggal 23 Mei 2025," terang Nelson, memberikan kepastian waktu terkait hasil akhir audit. Ia tak lupa menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja sama dan kemudahan yang diberikan Pemko Padang dalam penyediaan data dan dokumen selama proses audit yang berlangsung.

Namun, apresiasi BPK datang bersama harapan besar. Nelson Humiras Halomoan Siregar secara khusus menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil pemaparan dan catatan yang disampaikan BPK RI. "Kami berharap agar catatan-catatan ini segera ditindaklanjuti, demi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya, menutup pertemuan dengan pesan yang menggarisbawahi pentingnya aksi nyata setelah proses pemeriksaan.

Dengan berakhirnya tahapan Exit Meeting ini dan penantian LHK final, Pemko Padang kini berada di persimpangan penting: menggunakan catatan BPK sebagai cermin untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, dan semakin mengukuhkan predikat sebagai Pemerintahan Berintegritas yang Amanah bagi seluruh warganya. (And)