JAKARTA 13 JUNI 2025 – Di tengah hiruk pikuk Jakarta, sebuah langkah strategis nan penting bagi masa depan Sumatera Barat baru saja ditempuh. Erasukma Munaf, Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat, memimpin rombongan perangkat daerah terkait untuk sebuah konsultasi krusial: pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Perjalanan ke ibu kota ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah bagian integral dari upaya pemerintah provinsi dalam merancang cetak biru pembangunan Sumatera Barat untuk dua dekade ke depan. Hari pertama kegiatan vital ini dilaksanakan di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Sebuah lokasi yang dipilih secara seksama untuk memastikan bahwa setiap detail dari rencana ambisius ini mendapatkan masukan dan penyelarasan dari pusat pemerintahan.

"Konsultasi ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran strategis dari pemerintah pusat dalam rangka penyempurnaan substansi dokumen RPJMD sebelum disahkan," ungkap Erasukma, dengan nada penuh harap akan hasil yang optimal. Pernyataannya menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya merumuskan kebijakan secara internal, tetapi juga melibatkan pandangan dari pemerintah pusat demi kesinambungan dan keselarasan pembangunan nasional.

Kegiatan ini bukanlah inisiatif dadakan, melainkan sebuah tahapan yang telah terjadwal dengan cermat. "Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan yang dijadwalkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat," tambah Erasukma. Ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif di Sumatera Barat dalam merajut masa depan daerah. Proses pembahasan yang transparan dan partisipatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa RPJMD ini nantinya akan menjadi dokumen yang kokoh dan diterima oleh semua pihak.

Rombongan yang ikut serta dalam konsultasi ini tak kalah representatif. Berbagai kepala OPD terkait, mulai dari Bappeda, BPKAD, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Pertanahan, Dinas Perindustrian, hingga Dinas Kesehatan, semuanya hadir. Kehadiran mereka menegaskan bahwa RPJMD ini adalah dokumen lintas sektor yang akan menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, tim dari Panitia Khusus DPRD Provinsi Sumatera Barat juga turut hadir, membuktikan bahwa komitmen legislatif dalam mengawal penyusunan Ranperda ini sangat tinggi.

Konsultasi di Jakarta ini bukan hanya sekadar formalitas. Ini adalah momen refleksi kolektif, tempat di mana visi dan misi pembangunan Sumatera Barat bertemu dengan perspektif nasional. Dengan masukan dan saran strategis dari pemerintah pusat, diharapkan Ranperda RPJMD 2025-2045 akan menjadi dokumen yang tidak hanya komprehensif dan visioner, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan nasional, membawa Sumatera Barat menuju masa depan yang lebih gemilang. (And)