PADANG – 5 AGUSTUS 2025 - Di tengah gairah pembangunan pendidikan di Kota Padang, sebuah proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan kini justru menjadi sorotan tajam dan menuai kritik pedas. Proyek Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk SD Negeri 01 Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, disinyalir menggunakan material bekas dan tak layak pakai, membangkitkan kekhawatiran akan kualitas dan keamanan bangunan.
Berdasarkan dokumen kontrak, proyek bernomor 5252/PK.RKB/SDN 01 BB/PPK-DISDIKBUD/2025 ini memiliki nilai fantastis, yaitu Rp930.048.296,13, yang bersumber dari APBD Tahun 2025. Dengan durasi pekerjaan 120 hari kalender, serta diawasi oleh Konsultan Pengawas CV. Riesha Multi Mitra dan CV Reginda Jaya Abadi, proyek ini diharapkan mampu memberikan fasilitas pendidikan yang lebih baik bagi siswa. Namun, realitas di lapangan tampaknya jauh panggang dari api.
Irmon (47), seorang warga Padang yang sering melintas di sekitar lokasi proyek, mengungkapkan kekecewaannya. "Gedung yang direhab ini dulunya bantuan BNPB Pusat pasca gempa 2029. Sekarang, proyek dengan nilai hampir satu milyar ini malah pakai material sisa bangunan lama. Rangka besi yang berkarat dan sudah tak layak pakai juga dipasang untuk penahan atap," ujar Irmon dengan nada prihatin. Pernyataannya didukung oleh foto-foto yang memperlihatkan rangka besi yang dipenuhi karat dan tiang beton yang terlihat baru dicetak namun terhubung dengan konstruksi lama.
Narasi senada juga disampaikan oleh warga lain yang seakan mengenal betul watak Walikota Padang, Fadly Amran. "Kacau ini. Kalau sampai Walikota tahu, bisa kena cecar habis-habisan Kadisdik dan Kabid Sapras. Gimana bisa demi nambah ruang kelas baru malah pakai material bekas dan enggak layak pakai," ungkapnya. Kritikan ini juga menyasar pernyataan Kabid Sapras di media yang dinilai "bikin malu Kota Padang".
Polemik proyek ini bahkan sampai ke telinga Mastilizal Aye, Wakil Ketua DPRD Kota Padang. "Awasi terus, lihat item pekerjaan yang ada saat ini," tegas Aye. Pernyataannya menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap detail pelaksanaan proyek, terutama yang berkaitan dengan dana publik dan keselamatan warga.
Proyek yang seharusnya menjadi simbol kemajuan pendidikan di Kota Padang kini dihadapkan pada dilema serius. Antara janji akan kualitas dan realita di lapangan yang diduga cacat mutu. Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana pengawasan bisa begitu longgar hingga material bekas dan berkarat lolos dari pengawasan? Dan yang terpenting, apakah bangunan ini nantinya aman dan layak untuk digunakan sebagai tempat belajar anak-anak? Waktu 120 hari yang tersisa akan menjadi ujian berat bagi Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait untuk menjawab keraguan publik dan membuktikan komitmen mereka terhadap pendidikan yang bermutu, bukan sekadar proyek yang selesai di atas kertas. (And)
