PADANG - 7 AGUSTUS 2025 - Keresahan masyarakat dan sorotan tajam dari berbagai pihak kini menghantam proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMPN 4 Padang. Proyek yang seharusnya menjadi angin segar bagi dunia pendidikan di Kota Padang justru menjadi buah bibir karena dugaan kelalaian fatal dalam hal keselamatan kerja. Kondisi di lapangan, yang terekam dalam beberapa potret, menampilkan pemandangan yang jauh dari standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang layak.
Di tengah tumpukan material pembongkaran, galian, dan besi yang berserakan, para pekerja terlihat mengabaikan APD (Alat Pelindung Diri). Mereka bertelanjang dada, tanpa rompi pengaman, helm, bahkan tak beralas kaki. Pemandangan ini sangat kontras dengan ketentuan kontrak yang seharusnya mensyaratkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kontraktor, CV. Perintis, yang memenangkan proyek senilai Rp1,43 miliar ini, seolah tak mengindahkan risiko besar yang mengintai. Lokasi proyek yang berada di lingkungan sekolah, tempat para siswa berlalu-lalang, semakin menambah kekhawatiran.
"Sepertinya, pekerjaan proyek ini mengabaikan keselamatan kerja. Baik bagi pekerja maupun siswa yang lalu lalang di lokasi pekerjaan. Disamping pekerja tak menggunakan APD, 'police line' juga tak terlihat menghindari siswa berkeliaran di lokasi pekerjaan. Terkesan lalai dan berisiko kecelakaan kerja," tutur Am, seorang warga yang menyaksikan langsung kondisi tersebut.
Kabar mengenai kelalaian ini dengan cepat menyebar dan sampai ke telinga orang nomor dua di Kota Padang, Wakil Walikota Maigus Nasir. Ketika informasi tersebut disebarluaskan oleh awak media, responnya singkat namun sarat makna. "Tarimokasih infonya," balasnya melalui pesan WhatsApp. Respon cepat dari Maigus Nasir menunjukkan perhatian serius pemerintah kota terhadap isu ini, mengisyaratkan adanya tindak lanjut yang akan dilakukan.
Namun, di sisi lain, sikap berbeda ditunjukkan oleh pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab. Well of Sonora, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Kabid Sapras) dan Aset Dinas Pendidikan Kota Padang, yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini, memilih untuk bungkam. Berbagai upaya konfirmasi yang dilakukan awak media tidak membuahkan hasil. Sikap diam ini justru menimbulkan spekulasi dan pertanyaan besar di publik: apakah ada sesuatu yang coba ditutupi?
Proyek yang didanai oleh APBD Kota Padang tahun anggaran 2025 dengan masa pengerjaan 150 hari kalender ini kini menjadi sorotan tajam. Pelanggaran K3 yang terlihat nyata di lapangan, sikap kontraktor yang lalai, serta kebungkaman dari pihak dinas terkait, seolah-olah menodai tujuan mulia dari proyek ini. Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Kota Padang. Masyarakat menanti langkah konkret dari Wakil Walikota Maigus Nasir untuk memastikan keselamatan di lokasi proyek dan menuntut pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat. (And)
