PADANG - 4 AGUSTUS 2025 – Proyek pembangunan yang seharusnya membawa angin segar bagi dunia pendidikan di Kota Padang justru menuai kontroversi. Di SD Negeri 01 Bandar Buat, sebuah proyek dengan label "Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)" senilai Rp930 juta dari APBD 2025, menjadi sorotan tajam setelah diketahui menggunakan kembali material bekas. Bahkan, besi rangka atap lama yang sudah mengalami korosi parah kembali dipasang pada struktur bangunan. Menanggapi temuan ini, Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, tak bisa menyembunyikan kekesalannya.
Proyek yang dilaksanakan oleh CV. Reginda Jaya Abadi dengan konsultan pengawas CV. Riesha Multi Mitra ini, menurut papan informasi, adalah pembangunan ruang kelas baru. Namun, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Tim media menemukan bahwa bangunan yang direhab adalah bekas bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pasca-gempa 2009. Yang paling mengkhawatirkan adalah digunakannya kembali besi-besi rangka atap yang sudah berkarat dan keropos.
Saat dimintai tanggapan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Disdik Kota Padang, Well of Sonora, berdalih bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi penghematan anggaran. Dengan memanfaatkan sebagian struktur lama, pihaknya mengklaim dapat menghemat 40% dari total anggaran, sehingga bisa membangun 5 ruang kelas dan 8 unit WC, jauh lebih banyak dari jika membangun total yang hanya menghasilkan 3 lokal. Ia juga menjanjikan bahwa bagian yang rusak akan disisip.
Namun, alasan penghematan ini tidak lantas meredakan kekhawatiran, terutama dari pihak legislatif. Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, dengan tegas meminta pengawasan ketat terhadap proyek tersebut. "Awasi terus, lihat item pekerjaan yang ada saat ini," ujarnya, menggarisbawahi pentingnya memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai dengan standar dan tidak membahayakan.
Selain itu, seorang pengamat konstruksi yang enggan disebut namanya juga turut menyoroti kejanggalan ini. Ia mempertanyakan logika di balik keputusan menggunakan material yang sudah terkorosi, terutama mengingat Padang adalah daerah yang rawan gempa. "Apakah Kabid sapras ini bisa menjamin bakal tidak terjadi apa-apa?" tanyanya retoris. Menurutnya, proyek "pembangunan baru" seharusnya tidak mengorbankan kualitas dan keselamatan demi penghematan.
Kini, desakan untuk audit dan uji kelayakan material semakin menguat. Uang pajak masyarakat yang digelontorkan untuk proyek ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekadar membangun, tetapi juga memastikan bangunan tersebut aman, kokoh, dan tahan lama, demi masa depan pendidikan dan keselamatan generasi mendatang di Kota Padang. (And)
