JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik dalam merespons kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa Indonesia akan menempuh jalur negosiasi, alih-alih melakukan retaliasi atau tarif balasan.

Sikap ini, menurut Airlangga, sejalan dengan mayoritas negara anggota ASEAN lainnya yang juga memilih pendekatan serupa.

"Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya Trade and Investment "Framework Agreement", itu TIFA," ucap Airlangga usai pertemuan dengan berbagai asosiasi pengusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

Pemerintah berencana merevitalisasi Perjanjian Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi (TIFA) antara Indonesia dan AS yang telah ada sejak 1996. Mekanisme ini dinilai perlu disesuaikan agar lebih relevan dalam menjawab dinamika perdagangan saat ini dan kebijakan tarif terbaru dari AS.

"Sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," tambah Airlangga.

Sebagai bagian dari paket negosiasi, Indonesia menyiapkan sejumlah tawaran kepada AS. Salah satunya adalah rencana relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk sektor teknologi dan informasi (ICT) asal AS. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi aturan pelarangan dan pembatasan (lartas) untuk barang-barang ekspor dan impor dari AS.

Langkah signifikan lainnya adalah komitmen untuk meningkatkan impor dan investasi dari AS. Hal ini bertujuan untuk membantu mengurangi defisit perdagangan yang dialami AS dengan Indonesia, yang pada tahun 2024 tercatat sekitar 17,9 miliar dolar AS (atau dibulatkan 18 miliar dolar AS).

Data United States Trade Representative (USTR) menunjukkan total perdagangan kedua negara pada 2024 mencapai 38,3 miliar dolar AS, terdiri dari ekspor AS ke Indonesia senilai 10,2 miliar dolar AS dan impor AS dari Indonesia sebesar 28,1 miliar dolar AS.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto bagaimana delta daripada impor-ekspor kita dengan AS yang bisa sampai 18 billion dolar diisi dengan produk-produk yang kita impor termasuk gandum, katun, bahkan juga salah satunya adalah produk migas,” jelas Airlangga.

Untuk memuluskan negosiasi, pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai kebijakan pendukung, baik fiskal maupun non-fiskal, seperti potensi penurunan bea masuk hingga PPh dan PPN impor.

Airlangga menambahkan bahwa akan ada pertemuan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 mendatang untuk mengkoordinasikan respons bersama terhadap kebijakan tarif AS.

"Jadi Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke nol. Kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi demikian pula Kamboja dan Thailand. Jadi kita mengambil jalur yang sama,” pungkasnya. **