PADANG - Menjawab isu yang berkembang di sejumlah media massa terkait minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bagi para pekerja dan ketiadaan rambu-rambu peringatan di lokasi pengerjaan Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II – Padang Sub Project, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS V) Padang memberikan klarifikasi resmi. Tanggapan ini disampaikan melalui kanal layanan aspirasi digital mereka, "Si Malin Sumatera Lima", sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Dalam keterangan yang disampaikan (16/4), "Si Malin Sumatera Lima" mengawali hak jawabnya dengan ucapan terima kasih atas perhatian, masukan, saran, serta kritik konstruktif dari berbagai pihak, termasuk media, mengenai pelaksanaan proyek vital ini.

Dijelaskan lebih lanjut, proyek Urban Flood Control System Improvement (UFCSI) in Selected Cities - Padang Sub Project merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi persoalan banjir kronis di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kandis. Area ini, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, selama ini kerap menjadi langganan genangan saat intensitas hujan tinggi. Melalui proyek ini, BWSS V menargetkan pengurangan signifikan terhadap risiko genangan banjir pada area seluas 457 hektar. Progres fisik di lapangan dilaporkan telah menunjukkan pencapaian yang menjanjikan, menembus angka lebih dari 60%.

Menyikapi sorotan terhadap keselamatan kerja, BWSS V dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan konstruksi di Batang Kandis telah sepenuhnya mengadopsi dan menerapkan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Penerapan SMKK ini mencakup penyediaan dan penggunaan APD serta Alat Pelindung Kerja (APK) yang memadai bagi para pekerja di setiap tahapan. Selain itu, pemasangan rambu-rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan di area kerja juga telah dilaksanakan guna memastikan keamanan, baik bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Pengawasan ketat terhadap kepatuhan penerapan SMKK ini juga dilakukan oleh konsultan pengawas internasional, Yachiyo Engineering Co.Ltd & associates.

Kendati demikian, BWSS V tidak menampik adanya dinamika dan tantangan dalam pengerjaan proyek berskala besar ini. Salah satu kendala krusial yang dihadapi adalah proses pengadaan tanah yang masih berjalan secara simultan dengan pelaksanaan fisik di lapangan. Kondisi ini memerlukan koordinasi dan komunikasi yang intensif. Oleh karena itu, BWSS V sangat mengharapkan dan membutuhkan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat. Partisipasi aktif dan pengertian dari masyarakat, khususnya terkait proses pengadaan tanah, dinilai krusial demi kelancaran dan penyelesaian proyek tepat waktu, sehingga manfaat pengendalian banjir dapat segera dirasakan dan memberikan rasa aman bagi warga Padang. (And)