PADANG - Proses normalisasi Sungai Batang Kandis, sebuah proyek krusial untuk pengendalian banjir di Kota Padang, saat ini tengah menghadapi tantangan serius. Demi mempercepat penyelesaian proyek yang dikejar target waktu, Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) intensif pada Kamis (15/5/2025) sore.

Bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, rakor ini secara khusus difokuskan pada tindak lanjut penyelesaian kendala pembebasan lahan yang menjadi salah satu hambatan utama di lapangan.

Pertemuan penting ini menghadirkan berbagai pihak terkait yang memegang peran vital dalam proyek ini. Tampak hadir perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V selaku pelaksana proyek, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang yang berwenang dalam urusan pertanahan, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses ini.

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, yang memimpin jalannya rakor, secara lugas menyampaikan urgensi pertemuan tersebut. Ia mengakui bahwa pembangunan normalisasi Sungai Batang Kandis tidak bisa berjalan mulus tanpa penyelesaian tuntas masalah pembebasan lahan.

"Kita saat ini sedang dikejar oleh waktu karena masih terdapat 10 titik yang perlu segera diselesaikan," ujar Wawako Maigus Nasir, menandaskan betapa mendesaknya situasi saat ini.

Ia menjelaskan, rakor ini digelar secara khusus untuk mencari solusi menyeluruh dan langkah-langkah konkret atas berbagai kendala yang selama ini menghambat proses pembangunan di titik-titik tersebut. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita bisa menuntaskan persoalan ini," harapnya.

Penyelesaian 10 titik krusial ini, lanjut Wawako, setidaknya harus bisa rampung sesuai dengan kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh pihak BWS agar tahapan pengerjaan proyek normalisasi Sungai Batang Kandis bisa terus berjalan sesuai rencana dan target waktu yang telah ditetapkan.

Fokus utama rapat ini adalah menyelaraskan persepsi dan menemukan mekanisme percepatan, mengingat setiap titik lahan yang belum bebas berpotensi menunda keseluruhan progres pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang sangat dibutuhkan masyarakat Padang. (And)