PADANG – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat dalam upaya mitigasi dan penanganan dampak bencana. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mendesak Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk segera mengeksekusi normalisasi sungai serta relokasi warga yang tinggal di zona merah.
Hal tersebut ditegaskan Wawako dalam rapat koordinasi bersama Satgas terkait pada Selasa (13/1/2026). Langkah ini diambil menyusul kondisi cuaca ekstrem yang memicu banjir dan mengakibatkan kerugian materiel yang signifikan bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Maigus Nasir menyoroti kondisi sungai-sungai di Kota Padang yang kian memprihatinkan akibat sedimentasi. Pendangkalan ini menyebabkan daya tampung air menurun drastis, sehingga saat hujan lebat, debit air meluap dengan cepat ke pemukiman.
"Kondisi sungai kita semakin dangkal. Hal ini sangat rawan banjir, bahkan dalam kejadian terakhir telah menyebabkan rumah warga hanyut terbawa arus. Kita tidak bisa menunda lagi," ujar Maigus Nasir.
Mengingat skala penanganan yang besar, Pemko Padang meminta dukungan strategis dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS). Dukungan yang diharapkan meliputi:
* Pengerukan sedimen (normalisasi) secara menyeluruh.
* Pembangunan infrastruktur penguat tebing sungai.
* Penyediaan alat berat untuk penanganan darurat.
Terkait warga yang bermukim di daerah rawan bencana (zona merah), Pemko Padang tengah menyiapkan skema relokasi. Wawako menekankan bahwa pemindahan warga akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi.
"Kita sedang menyiapkan lahan relokasi yang aman. Prinsipnya, warga harus dipindahkan dari zona bahaya, namun diupayakan tetap tidak jauh dari lingkungan asalnya agar mereka bisa tetap menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa," tambahnya.
Penutupan rapat tersebut menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan kesadaran masyarakat adalah kunci utama dalam menjamin keselamatan warga Padang di masa depan. (And)
