PADANG, SUMATERA BARAT – Semangat mengawal cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan, Indonesia Emas 2045, terasa kental di Ruang Rapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Padang. Pada Kamis, 17 April 2025, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Komite IV menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pra-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Acara yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi DPD RI terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta memberikan pertimbangan terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan APBN (RAPBN) TA 2026.

Suasana pagi yang cerah di kampus ternama Sumatera Barat ini menjadi saksi bisu komitmen DPD RI dalam menjaring aspirasi daerah. Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, S.H., M.H., dengan penuh semangat membuka secara resmi forum diskusi yang strategis ini. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa syukur atas kehadiran para peserta dan menyampaikan apresiasi kepada Universitas Andalas atas kesediaan menjadi tuan rumah acara penting ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang turut hadir.

Lebih lanjut, Novita Anakotta menekankan betapa krusialnya RKP Tahun 2026 sebagai jembatan penghubung dalam transisi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Beliau berharap agar RKP mendatang dapat memuat program-program inovatif yang mampu menghasilkan dampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tak kalah penting, KEM-PPKF dalam RAPBN 2026 juga menjadi sorotan, mengingat perannya yang vital dalam memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan kebijakan moneter, menciptakan sinergi yang mendukung stabilitas ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, DPD RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan negara. Komite IV DPD RI sebagai garda terdepan dalam isu keuangan negara dan daerah, mengambil peran aktif dalam memberikan rekomendasi terhadap RKP dan KEM-PPKF. Rekomendasi ini menjadi wujud nyata komitmen DPD RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi daerah di tingkat nasional.

Sebagai informasi tambahan, FGD Pra-APBN TA 2026 ini tidak hanya dilaksanakan di Sumatera Barat, namun juga secara serentak di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan keseriusan DPD RI dalam menjaring aspirasi dari berbagai penjuru tanah air. Selain memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN, DPD RI juga memiliki perhatian khusus dalam mengawal hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap provinsi agar dapat terakomodir dalam RKP Tahun 2026 dan KEM-PPKF dalam RAPBN TA 2026. Harapannya, program-program prioritas daerah dapat benar-benar diperjuangkan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Pimpinan Komite IV DPD RI juga menyoroti beberapa permasalahan krusial yang menjadi fokus perhatian dalam penyusunan RKP dan KEM-PPKF, antara lain:

 * Ketidaksesuaian antara prioritas pembangunan pusat dan kebutuhan daerah.

 * Permasalahan anggaran dalam implementasi RKP dan RKPD.

 * Keterlambatan penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan.

 * Kurangnya koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah.

 * Ketidakpastian proyeksi ekonomi yang dapat mempengaruhi anggaran.

 * Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan.

Berangkat dari berbagai permasalahan tersebut, Komite IV DPD RI memandang pentingnya FGD ini sebagai wadah untuk menghasilkan rekomendasi dan pertimbangan yang konstruktif bagi pemerintah pusat dalam menyusun APBN yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Dengan mengucap "Bismillahirrahmanirrahim," Novita Anakotta secara resmi membuka FGD Pra-APBN TA 2026. Beliau berharap diskusi yang akan berlangsung dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kota Padang, Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan, serta para akademisi dan civitas akademika Universitas Andalas, termasuk para narasumber ahli di bidang perencanaan pembangunan dan keuangan negara. Semangat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, dan DPD RI diharapkan dapat menghasilkan APBN yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. (And/Jr)