PADANG, SUMATERA BARAT – 24 MEI 2025 - Proyek vital penanganan longsoran di ruas jalan nasional Padang Sawah - Manggopoh KM 123+950, Provinsi Sumatera Barat, tengah menjadi sorotan publik. Meskipun proyek ini bertujuan mengamankan infrastruktur jalan dan keselamatan pengguna, kualitas material dan standar keselamatan kerja di lapangan menimbulkan pertanyaan serius.

Berdasarkan papan proyek yang terpampang jelas di lokasi, kegiatan ini merupakan bagian dari "Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Barat / PPK 1.5," di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek yang digarap oleh kontraktor pelaksana CV. ARG CAHAYA NUSANTARA ini menelan anggaran tak kurang dari Rp 1.765.586.000,- yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025. Dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender, terhitung sejak 10 April 2025, proyek ini diharapkan rampung tepat waktu.

Namun, di balik angka-angka dan target, muncul keraguan akan kualitas pengerjaan di lapangan. Seorang pengemudi mobil kanvas yang enggan disebutkan namanya, kebetulan melintasi area proyek, mengungkapkan kekecewaannya. "Ukuran batu yang digunakan untuk bronjong penahan tebing ini terlihat kecil-kecil dan tak layak pakai," ujarnya, menunjuk tumpukan bronjong yang terbungkus anyaman kawat. Ia menambahkan, "Isi kawat ini juga tidak terlihat padat, jauh dari standar seharusnya."

Padahal, secara teknis, ukuran batu yang direkomendasikan untuk bronjong penahan tebing adalah sekitar 10-20 cm atau lebih. Ukuran ini krusial untuk memastikan bronjong terisi dengan baik dan mampu memberikan stabilitas yang kuat guna menahan tekanan tanah dan mencegah erosi. Penggunaan batu kali, batu belah, atau batu gunung dengan pengisian yang rapat adalah kunci keberhasilan struktur penahan tebing semacam ini.

Tak hanya soal material, pengemudi tersebut juga menyoroti aspek keselamatan kerja yang terkesan diabaikan. "Ada pekerja yang tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) tengah melakukan aktivitas di tengah teriknya matahari," ungkapnya dengan nada prihatin. Ia menekankan, "APD sangat penting bagi keselamatan pekerja, apalagi dalam pekerjaan konstruksi seperti ini."

Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat proyek ini dibiayai dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Pertanyaan mengenai pengawasan dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur pun mengemuka.

Sayangnya, upaya konfirmasi awak media kepada Kepala Satuan Kerja (Ka Satker) PJN I Sumbar, Andi Mulya Rusli, melalui pesan WhatsApp terkait temuan ini belum mendapatkan respons. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi atas dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dan abainya keselamatan pekerja.

Masyarakat dan pihak terkait berharap agar temuan ini segera ditindaklanjuti. Kualitas pembangunan infrastruktur jalan, terutama di area rawan longsor, adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kelancaran mobilitas. Pentingnya pengawasan ketat dan penegakan standar kerja adalah harga mati demi terwujudnya proyek yang tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga berkualitas dan aman. 

Berita ini akan terus kami update seiring dengan perkembangan informasi dari pihak terkait. (And)